Dear Mahkamah Agung, Jumlah Personil Hakim Tipikor di PN Tanjungkarang Terbatas Loh

Hakim Diminta Hadirkan Zaiful Bukhori, Demi Terangnya Soal Audit BPK di Korupsi PT Topcars Indonesia

Ilustrasi.

Fajar Sumatera – Pada gelaran sidang perkara suap dan gratifikasi yang didakwakan KPK kepada mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa berlangsung pada Kamis, 11 Februari 2021, majelis hakim mengungkapkan minimnya personil hakim tipikor di PN Tanjungkarang.

Adalah Efiyanto, yang terdengar mengutarakan minimnya anggota hakim yang khusus menangani perkara Tindak Pidana Korupsi atau tipikor.

Dari apa yang didengar reporter Fajar Sumatera pada saat itu, Efiyanto meminta agar para pihak terkait dalam gelaran sidang bersabar.

Baca Juga:  Memohon Majelis Hakim Melihat Asbabun Nuzul Perdebatan Audit BPK RI: Panggil Juga Zaiful Bukhori

“Mohon pengertiannya ya, sidang tunda untuk beberapa jam. Mungkin sampai jam 19.000 WIB nanti, akan kita mulai lagi. Karena salah satu anggota agak berhalangan sementara. Juga hakim tipikor yang tersisa cuma tinggal kami,” tutur Efiyanto kala itu.

Diketahui, Efiyanto adalah majelis hakim yang memimpin sejumlah perkara tipikor yang masuk berkasnya ke PN Tanjungkarang.

Ia tercatat menjadi Ketua Majelis Hakim untuk beberapa perkara, seperti perkara Mustafa, perkara korupsi pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, juga menangani perkara korupsi yang berkait dengan Dinas Kesehatan Lampung Utara, serta menangani perkara korupsi yang berkait dengan rumah sakit di Pringsewu.

Baca Juga:  Siap-siap! KPK Akan Hadirkan Yusna Adia dan Sederet Oknum APH Lainnya Menjadi Saksi di Persidangan Korupsi Lampung Utara

Perkara-perkara di atas diketahui sampai saat ini sedang berjalan proses persidangannya di PN Tipikor Tanjungkarang.

Menyikapi hal ini, praktisi hukum Yusdianto berharap agar Mahkamah Agung dapat memberikan perhatian lebih. Perhatian lebih itu, ungkap dia, haruslah diiringi dengan penambahan personil hakim tipikor.

Sebabnya, ungkap Yusdianto, ”instruksi Jaksa Agung yang meminta agar jajarannya harus memiliki penanganan proses penegakan hukum untuk perkara korupsi, memberikan dampak pada pelaksanaan proses pembuktian di persidangan”.

Baca Juga:  Winarti Gandeng KPK Pantau OPD

“Ini sebenarnya bukan jadi keluhan. Justru arahan dari Jaksa Agung itu baik dan kita sambut dengan tangan terbuka. Tapi setidaknya, Mahkamah Agung atau pemangku kebijakan terkait penambahan personil hakim tipikor pun, harus lah melihat realita di lapangan. Kita dorong agar sinergitas lembaga penegakan hukum juga seimbang,” tambah Yusdianto saat dihubungi, Senin, 15 Februari 2021.

Reporter: Ricardo Hutabarat

DPR RI KPK Mahkamah Agung PN Tipikor Tanjungkarang

Posting Terkait