Deputi BKPPA Kemenko PMK Dorong Perempuan Lampung

BANDARLAMPUNG – Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sujatmiko, mengatakan bahwa persentase peran perempuan dalam lembaga legislatif hanya bersekitar 30 persen baik itu di pusat maupun daerah.

Angka-angka persentase ini menurutnya sudah kita nilai ditingkat pusat keterwakilan perempuan ada sekitar 17 persen, menurun di banding 2009 yaitu 18 persen di DPRD pusat sedangkan di DPD Pusat angkanya 26 persen dan di DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota rata-rata sekitar 17 persen masih rendah, salah satunya Provinsi Lampung yang tidak punya wakil di DPD Pusat.

Untuk itu kehadiran pihakny ke Provinsi Lampung dalam rangka melakukan rapat koordinasi pemenuhan hak perempuan dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif.

“Kita pilih Provinsi Lampung, karena merupakan salah satu provinsi dari 7 provinsi di Indonesia yang tidak punya wakil perempuan di DPD Pusat. Nah, Rakor ini kita selenggarakan untuk mensosialisasikan grand desain yang sudah ada karena kita ingin membuat para kaum perempuan supaya pada Pemilu   2019 baik Pilkada, Pileg, maupun Pilpres para kaum perempuan siap untuk menaikkan angka peran perempuan,” kata dia saat dikonfirmasi usai menghadiri rakor, Senin (15/5).

Menurut Sujatmiko di tingkat Provinsi sendiri, tingkat peran perempuan untuk Lampung sudah baik. Akan tetapi keterwakilan di pusat masih rendah. “Disini kita ingin memberikan kesempatan bagi semua partai politik yang ada di Lampung untuk mendorong kaum perempuannya maju mewakili dalam legislatif.

Lanjutnya, pihaknya juga ingin membantu Provinsi Lampung untuk mengangkat kaum perempuan untuk duduk di DPD Pusat yang saat ini belum ada. Di setiap provinsi itu memiliki wakil 4 orang di pusat. “Kita inginkan salah satunya adalah perempuan. Jadi dituntut disini para wakil laki-laki juga harus bisa legowo untuk menyisihkan tempat bagi kaum perempuan untuk keterwakilan di pusat,” ujarnya

Sujatmiko berharap, keterwakilan perempuan di DPR juga naik maupun di DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota juga naik. Jadi perempuan disini bisa mengawal pemerintahan kita.

Mantan Dubes Sudan ini menjelaskan para pemilih harus di didik bagaimana potensi calon perempuan seperti apa. Sehingga masyarakat punya referensi pilihan pada kaum perempuan. Tentunya para calon perempuan ini bisa ikut adil di legislatif.

Bahwa calon perempuan jangan di marginalisasikan . Internal partai politik harus ada dedikasi dari politisi laki-lakinya. Jadi jangan sampai kaum perempuan dibuat menjadi saingan. Dari partai politiknya juga memberikan kesempatan kepada kaum perempuan.

Perempuan yang sudah terpilih di parlemen tingkat manapun harus bisa menjadi contoh dalam hal kualifikasi, leadership-nya, bebas korupsinya. Jangan sampai yang saat ini banyak terjadi kaum perempuan ikut terlibat dalam kegiatan yang tidak baik untuk dicontoh yang bisa menjadikan kejadian itu menjadi daya ungkit yang tidak baik bagi perempuan. Harus menjadi pejabat yang bagus, bermanfaat, bermartabat, dan bisa mengangkat derajat kaum perempuan dan hati-hati dalam bertindak.

“Jadi disini kita rapatkan biar yang calon belum naik. Kita dorong agar bisa maju dalam pemilihan nanti,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Theresia Sormin, menambahkan pihaknya kali ini memfasilitasi kaum perempuan Lampung diantaranya melibatkan 10 partai politik. Menurutnya jika melihat 2009 18 persen keterwakilan perempuan, sementara ke 2014 menurun menjadi 17 persen.

“Jadi dengan kegiatan ini, bisa mendorong kaum perempuan untuk bersiap maju menduduki kursi parlemen,” kata dia.

Pihaknya juga berharap, semua golongan dapat mendukung kaum perempuan bersaing di legislatif tahun 2019 nantinya. Sehingga dengan publik harus ditegakan oleh semua partai politik. (ZN)

BKPPA

Posting Terkait