Dewan Etik Putuskan Lembaga Survei Rakata Institute Tidak Kredibel

Dewan Etik Putuskan Lembaga Survei Rakata Institute Tidak Kredibel

Foto: Dok.Irzon/Fajarsumatera.co.id

BANDAR LAMPUNG – DEWAN etik lembaga survey, pagi ini (14/5) menggelar sidang putusan di kantor KPU Lampung atas terlapor Lembaga Survei Rakata Institute, yang diketuai oleh Eko Kuswanto.

“Terlapor tidak pernah hadir setiap ingin dikonfirmasi terkait fakta-fakta dilapangan seperti metodologi dan sumber dana. Maka diputuskan oleh dewan etik bahwa lembaga survey Rakata Institute tidak kredibel,” kata salah satu anggota Dewan Etik Lembaga Survey, Robi Cahyadi, saat membacakan putusan, di Kantor KPU setempat.

Baca Juga:  Polda Lampung Kembali Periksa Direktur Rakata Institute

Sementara itu, Koordinator Presidium JAPRI (Jaringan Aspirasi Pemuda Republik Indonesia) Lampung, Hermawan, mengatakan, putusan sidang etik ini sebagai pembelajaran bagi masyarakat Lampung.

“Bagi lembaga survei harus bisa mentaati keputusan yang berlaku, agar dikemudian hari lembaga survei bisa turut mendapatkan pemimpin yang benar-bener pilihan rakyat, tentunya sesuai dengan data akurat, kredibel, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Hermawan.

Dalam sidang etik tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Etik sekaligus Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono dan anggota dewan etik Wan Abbas Zakaria, Mustofa Usman, Robi Cahyadi K. dan  HS Tisnanta. Kemudian hadir juga Koordinator Presidium JAPRI Hermawan.

Baca Juga:  Aliansi Wartawan Minta Bawaslu Tindak Tegas Rakata Institute

Seperti diketahui, Direktur Rakata Institute Eko Kuswanto, selalu mangkir tanpa alasan jelas dari pemanggilan dewan etik. Terhitung, sudah tiga kali direktur Rakata Institute ini mangkir.

Bahkan, Rakata Institute sempat melakukan perlawanan terhadap upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung untuk mengadili lembaga survei itu lewat sidang kode etik.

Mereka membuat petisi, Selamatkan Rakata Institute dari Sanksi Dewan Etik KPU Lampung.

Baca Juga:  Survei Rakata Institute: Ridho Ficardo Unggul di Pilgub Lampung

Menurut Direktur Rakata Institute, Eko Kuswanto, petisi dibuat karena ini adalah kali pertama di Indonesia KPU membentuk dewan etik hanya untuk menyidang sebuah hasil survei.

”Kita tak seharusnya membanggakan hal ini, tapi sebaliknya harus berpikir lebih dalam. Jangan-jangan KPU Lampung tak memahami aturan-aturan yang ada,” papar Eko dalam petisi itu. (ZN/*)

654 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Rakata Institute

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan