Dinas PU se Provinsi Lampung Gelar Rakor dengan KPK

BANDAR LAMPUNG – Jajaran dinas Pekerjaan Umum (PU) se Provinsi Lampung melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan demi menghindari tindak pidana korupsi pada dinas yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan.

Kegiatan tersebut dihadiri tim koordinasi, supervisi dan pencegahan KPK Ardiansyah M Nasution, penjabat sekretaris daerah provinsi lampung Hamartoni Ahadis dan inspektur bersama seluruh kepala dinas PU di lampung.

Baca Juga:  Penyelidikan Kejagung Soal Dana Covid-19 di Lampung Timur Bukti Strategi KPK Hanya Buang-buang Anggaran & Cuma Omdo

Dalam rapat koordinasi tersebut, Ardiansyah mengingatkan kepada seluruh kepala dinas PU berhati hati dalam menjabat kepala dinas PU agar tidak terjaring kasus korupsi maupun operasi tangkap tangan oleh KPK.

Selain itu, KPK juga mendengarkan keluhan dari kepala dinas PU provinsi, kepala dinas PU lampung selatan dan kepala dinas PU lampung tengah.

Baca Juga:  Keistimewaan Plt Bupati Lampung Utara Budi Utomo Dalam Korupsi Agung Ilmu Mangkunegara

Dikatakan kepala dinas PU bina marga lampung Budi Darmawan, dirinya mendapatkan intervensi dari oknum penegak hukum, salah satunya intervensi tersebut saat melaksanakan suatu kegiatan, dirinya diminta untuk mendukung kegiatan tersebut.

Sementara Plt kepala dinas PU lampung tengah mengatakan, pasca OTT oleh KPK, beberapa pihak datang ke kantor dinas PU untuk meminta pekerjaan karena sudah melakukan setoran, sehingga dirinya melakukan koordinasi dengan wakil bupati.

Baca Juga:  KPK Ajarkan APH di Kaltara Untuk Maksimal Tangani Kasus Korupsi

Usai kegiatan Ardiansyah M Nasution yang disapa bang Coki menyampaikan  terkait intervensi dari luar berarti ada proses yang dilanggar. (*)

KPK

Posting Terkait