Diperiksa KPK, Elit Partai Dalam Pusaran Kasus Mustafa

Foto: Ilustrasi Diperiksa KPK

BANDAR LAMPUNG – Dipanggilnya beberapa politisi oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk mendalami kasus korupsi mantan Bupati Lamteng, Mustafa melahirkan adanya dugaan ” jual beli ” demi memenuhi persyaratan kursi maju sebagai calon gubernur – wakil gubernur 27 Juni 2018 lalu.

Selain tiga politisi elit PKB Chusnunia Chalim, Midi Ismanto dan Khidir Bujung. Nama kader partai Gerindra juga sempat dipanggil oleh KPK, Gunadi Ibrahim dan Ketua Fraksi DPRD Gerindra Lamteng Zainuddin.

“Dengan belum adanya keterangan dari KPK, maka muncul persepsi yang berkembang di masyarakat, bahwa aliran dana APBD itu untuk menambah cost politik. Karena saat itu, kita ketahui bersama jika Kak Mustafa maju di pilgub,” kata Akademisi Unila, Yusdianto, Kamis (21/3).

Oleh karena itu, ia meminta KPK untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini terkait siapa saja pihak yang terlibat menerima aliran dana tersebut. Jika terbukti menerima aliran dana dari Mustafa, maka sudah semestinya untuk mengembalikan dan bertanggungjawab dihadapan hukum.

“Ini merupakan bentuk tindak pidana korupsi. Karena penerima anggaran  bagian dari gratifikasi, sehingga harus bertanggungjawab di hadapan hukum,”tegasnya

Jika KPK telah meningkatkan status dari kader partai itu,  maka pihaknya mendesak agar DPP partai untuk segera menonaktifkan sebagai kader partai.

“Langkah ini untuk memudahkan kinerja KPK untuk mengusut tuntas permasalahan tersebut,”ungkapnya.

Dilain sisi, peristiwa ini merupakan langkah untuk menekan beban politik agar kedepan, siapapun yang maju sebagai calon kepala daerah tidak boleh memakai aliran dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

“Kedepan ini menjadi catatan besar bagi siapapun yang maju sebagai kepala daerah untuk tidak menerima dana politik dari calon manapun. Karena ini merupakan tindak pidana korupsi,”tegasnya. (*)

Elit Partai

Posting Terkait