DKP Lampung Cuek Soal Pelanggaran RM Jumbo Seafood

Bandar Lampung – Laporan Walhi Lampung ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) belum mendapatkan respon terhadap dugaan pelanggaran lingkungan hidup yang di lakukan Jumbo di Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandarlampung.

Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri mengatakan, jika pihaknya telah mengirimkan laporan soal dugaan Reklamasi Jumbo Seafood berdasarkan hasil investigasi adanya perbuatan melanggar aturan atau undang – undang.

“Kami telah melakukan investigasi bahwa telah terjadi aktivitas reklamasi tanpa izin seperti dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K),””kata Irfan saat di wawancara media. Selasa (12/10)

Surat itu, kata dia, sudah ia kirimkan pada Jumat (8/10) lalu tapi pihak DKP belum merespon perihal tersebut.

“Kami kirimkan Jumat (8/10) lalu, tapi belum ada respon dari DKP , ini kan jelas Yang dilakukan Jumbo Seafood di Kelurahan Pesawahan sangat mengancam kerusakan ekologis di wilayah pesisir Bandar Lampung serta berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat pesisir di sekitar lokasi,”ungkapnya

Selain itu, kata dia, dirinya meminta DKP untuk melakukan penindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Saya meminta Kepala Dinas DKP melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelaku dengan peraturan yang berlaku demi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia serta menghindari terjadinya konflik sosial,” pungkasnya

Reporter : Agung Kurniawan

Posting Terkait