DPRD Lampung Sahkan 2 Perda Pinjaman Daerah

BANDARLAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, akhirnya memutuskan untuk mengesahkan dua peraturan daerah (Perda) yang dirancang oleh lembaga eksekutif setempat.

Pertama, perihal peminjaman pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur dan Perda terkait Lembaga Harta Kekayaan Pemerintah (LHKP).

Mewakili Ketua Fraksi Komisi IV DPRD Lampung, Watoni Noerdin, menjelaskan, dari dua Perda tersebut, hanya tinggal satu Perda yang pembahasannya masih ulet. Kendati demikian, kata Watoni, tidak akan ada penundaan pembahasan.

Baca Juga:  Dewan Kota Desak Dishub Sosialisasikan Perda

“Perda tentang pengelolaan aset daerah, sedikit masih ulet. Namun tetap masuk pembahasan kami. Artinya yang siap untuk diparipurnakan pada Senin (26/3) mendatang, hanya dua Perda saja,” kata Watoni, di ruang kerjanya, Selasa (20/3).

Terkait dana pinjaman Pemprov Lampung kepada PT. SMI, lanjut Watoni, dana yang disepakati senilai Rp600 miliar. Besaran usulan dana tersebut datang dari Pemprov Lampung, dan berdasarkan kunjungan serta analisa PT. SMI dilapangan.

“Maka, keluarlah dana pinjaman maksimal. Dan itu pun khusus untuk pembangunan 6 ruas jalan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Baca Juga:  Rapat Paripurna DPRD Lampung, Tetapkan 5 Rancangan Perda

Dari ke-enam ruas jalan itu, yaitu ruas jalan Pringsewu – Pardasuka, ruas jalan Padang Cermin – Kedondong Kab. Pesawara, ruas jalan Bangunrejo – Wates Lampung Tengah.

Lalu, ruas jalan pada Kabupaten Lampung Selatan yaitu Sp korpri – Sukadamai, dan ruas jalan di Kabupaten Mesuji Sp pematang – Brabasan dan Brabasan – Wiralaga.

“Dalam ketentuannya, PT. SMI memberikan pinjaman ini khusus untuk pembangunan infrastruktur. Karena mereka (SMI) tidak mau pembangunan nanti hanya sekadarnya saja, mereka ingin ruas jalan itu selesai dengan kualitas baik. Artinya, fungsi dan manfaat harus berbanding setara,” jelas Watoni.

Baca Juga:  Perda Retribusi Ditata Kembali

Dirinya juga mengatakan, pinjaman dana tersebut berjalan dengan batas waktu 5 tahun, dengan pembayarannya dilakukan secara berkala.

“Jadi nanti harus dipahami, pinjaman ini bukan semata-mata untuk kepentingan tapi guna pembangunan yang merata demi peningkatan roda ekonomi. Dan jangan menilai secara negatif, karena ini bagian dari kelembagaan,” ungkap dia. (*)

Perda

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan