Gratifikasi Lamteng, Bos Sorento Nusantara Akui Setor Rp 5 Miliar

Fajarsumatera.co.id-Bos PT Sorento Nusantara, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara suap dan gratifikasi Kabupaten Lampung Tengah selaku calon rekanan proyek.

Di hadapan majelis hakim, ia mengakui telah menyetor uang Rp5 miliar, untuk mendapatkan pekerjaan proyek jalan beton.

Hal itu terungkap saat sidang perkara suap dan gratifikasi mantan Bupati Kabupaten Lampung Tengah, pada Kamis (28/1), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Pada gelaran sidang lanjutannya kali ini, sebanyak tiga orang saksi didudukan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang, yang diketuai oleh Hakim Ketua Efianto, untuk memberikan keterangannya terkait perkara yang terjadi di tahun anggaran 2018 tersebut.

Dari tiga saksi yang dihadirkan, diketahui seorang saksi berinisial BW merupakan seorang yang berstatus bos dari PT Sorento Nusantara, yang terlibat sebagai pemberi suap untuk mendapatkan plotingan proyek di Kabupaten Lampung Tengah.

“Uang Rp5 miliar saya serahkan ke SA, yang katanya telah menerima perintah dari Plt Kadis Bina Marga yang juga diperintah dari terdakwa Mustafa, untuk menawarkan paket proyek ke calon rekanan dengan komitment fee sebesar 20 persen dari nilai anggaran,” jelas BW, dalam persidangan.

Sementara, dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa pada sidang sebelumnya, terdakwa MUS disidangkan dengan sangkaan telah menerima uang sebanyak Rp65.221.500, dari rekanan dan calon rekanan proyek di Kabupaten Lampung Tengah untuk memenangkan pengerjaan proyek tahun anggaran 2018.

Uang tersebut diduga merupakan kesepakatan komitment fee proyek yang sebesar 20 persen, yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan pribadinya serta diperuntukkan sebagai mahar kepada beberapa oknum DPRD Lampung Tengah, dalam pengesahan APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

Oleh karena sangkaan perbuatannya tersebut, mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa ini, didakwa telah melanggar pasal 11 atau pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Posting Terkait