Ini Lah Kesaksian I Nyoman Wara, Auditor Ulung yang Balas Surat Zaiful Bukhori soal Kerja Audit Investigatif

I Nyoman Wara memberikan surat tugasnya yang dimintai majelis hakim. Foto: Ricardo Hutabarat

Fajar Sumatera – Suatu waktu, Kejaksaan Tinggi Lampung meminta bantuan audit investigatif ke BPK RI ketika sedang menangani dugaan korupsi atas pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati yang dilelang BP2KAD Pemkab Lampung Timur menggunakan Tahun Anggaran 2016.

Mobil merk Toyota Land Cruiser Prado dan Toyota New Harrier asal Jepang itu kemudian dipakai Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhori.

Lelang mobil itu kemudian dimenangkan oleh PT Topcars Indonesia. Pemkab Lampung Timur menganggarkan mobil mewah itu senilai Rp2,6 miliar.

Prosesnya saat itu, lelang berjalan sampai 2 kali. Tender pertama, uang yang dikucurkan BP2KAD Lampung Timur senilai Rp2,4 miliar. Tapi saat itu lelang gagal. Sehingganya digelar kembali lelang untuk kali keduanya.

Lelang kedua ini dibumbui kalimat, ”jangan sampai gagal”. Dalam perjalanannya, Pemkab Lampung Timur melakukan kebiasaan yang di luar ketentuan: Pemkab lewat surat Sekda saat itu mengirimkan pegawai BP2KAD Lampung Timur ke kantor PT Topcars Indonesia di Palembang, milik Robby Hartono alias Affat yang sejatinya adalah showroom mobil biasa.

Audit investigatif yang dilakukan BPK kemudian diabaikan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Sejurus kemudian, Zaiful Bukhori saat duduk sebagai Bupati Lampung Timur menggantikan Chusnunia Chalim –karena dilantik menjadi Wakil Gubernur Lampung, berkirim surat ke BPK.

Baca Juga:  Zaiful Harapkan Wartawan Yang Kritik

Surat itu dimaksudkan untuk meminta apa yang menjadi pendapat BPK atas permintaan audit investigatif Kejaksaan Tinggi Lampung. Lalu BPK membalas permintaan Zaiful yang adalah kader PDI-Perjuangan ketika ikut kontestasi Pilkada 2020 kemarin.

Singkatnya, surat dari BPK itu berisikan keterangan bahwa BPK menerakan keterangan bahwa tidak ada kerugian negara; kick back; dan persekongkolan di dalam pengadaan mobil dinas tersebut.

Simak kesaksian I Nyoman Wara, semacam pimpinan yang memimpin tim audit investigatif tersebut. Kendati, I Nyoman Wara mengaku bahwa selama tim itu bekerja, ia tidak pernah ikut melakoni pemeriksaan atau proses kerjanya dan tidak pernah turun ke lapangan.

Di persidangan atas kasus korupsi mobil dinas tadi, I Nyoman Wara dimintai keterangan untuk menjelaskan sebenar-benarnya apa yang terjadi di hadapan majelis hakim. Hakim pada PN Tipikor Tanjungkarang, 19 Februari 2021 meminta I Nyoman Wara memaparkan kronologisnya.

Mari kita simak keterangan I Nyoman Wara:

Kronologinya. Pertama pada tanggal 2 Maret 2018. Kejaksaan Tinggi Lampung meminta bantuan kepada BPK, untuk melakukan perhitungan kerugian negara atas kasus tadi.

Kemudian pada tanggal 27 Maret 2018. Ekspose dari pihak penyidik kepada BPK. Di situ disimpulkan antara lain, bahwa dari pihak penyidik melakukan pendalaman terhadap adanya persekongkolan dalam proses rencana pengadaan dan pemilihan penyedia.

Kemudian pada tanggal 18 September 2018. Ada surat tugas perhitungan kerugian negara dari pimpinan BPK terhadap tim pemeriksa. Dimana pelaksanaan pemeriksaan itu adalah 7 Oktober 2018 sampai dengan 27 Oktober 2018. Jadi kita, 20 hari kalender kerjanya. Kemudian dilanjutkan.

Setelah proses pemeriksaan. Pada tanggal 25 Oktober 2018, ada pembahasan antara pihak BPK dan pihak Kejaksaan. Dalam hal ini, ada exit meeting.

Bahwa, pemeriksaan segera akan berakhir. Ada beberapa dokumen yang kami minta untuk dilengkapi. Di antaranya misalnya. Rekening koran, dan dokumen lainnya untuk dapat mengambil kesimpulan, ada tidaknya kerugian negara dan berapa nilainya.

Kemudian pada tanggal 7 November 2018 antara pihak BPK dengan penyidik. Dimana intinya disimpulkan, bahwa kami, BPK akan menerbitkan laporan perhitungan kerugian negara.

Jika penyidik mendapatkan bukti adanya persekongkolan, dan atau kick back antara penyelenggara negara dengan penyedia. Jika tidak. Mungkin BPK tidak bisa menerbitkan laporannya. Atau tidak bisa menghitung kerugian negaranya.

Pada tanggal 7 Desember 2018. Kami menyampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung. Bahwa memang, di situ, dalam proses e tendering yang pertama, ditemukan adanya pengaturan atau persekongkolan. Ada tender pertama dan kedua.

Kemudian di tender yang kedua. Kami belum menemukan persekongkolan berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang ada saat itu. Sampai dengan tanggal 7 Desember, kami belum menemukan kerugian negara.

Tidak ditemukan. Bukan tidak ada. Karena dokumen dan bukti saat itu, belum memungkinkan kami menghitungnya. Jadi, itu tidak ditemukan, bukan tidak ada (kerugian negara) yang mulia, tapi tidak ditemukan berdasarkan bukti.

Konteksnya adalah bukti yang diterima sampai dengan tanggal 7 Desember 2018. Karena alasan kekurangan bukti dari penyidik ke BPK. Belum dipenuhi. Kalau tidak ditemukan, bukan berarti tidak ada yang mulia.

Bisa dimaknai belum ditemukan yang mulia. Mungkin bahasa saya pada saat itu adalah, tidak ditemukan. Tapi pemaknaannya adalah belum dapat ditemukan karena konteksnya berdasarkan bukti yang ada saat itu, tidak ditemukan. Karena belum ada tambahan bukti yang diminta.

Betul kami pernah membalas surat permintaan dari Zaiful (Bupati Lampung Timur Zaiful Bukhori). Tapi kami memang menerbitkan laporan. Yang kami terbitkan itu adalah surat.

Itu intinya adalah, kami tidak menyebutkan laporan, dan berdasarkan dokumen saat itu, tidak ditemukan kerugian negara. Intinya seperti itu. Tidak ada laporan. Ini konteks tidak ditemukan pada bukti yang diterima sampai surat itu ada. Audit itu terhenti, dan sudah selesai waktu tugas kami.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Baca Juga:  Chusnunia Berharap Jaga Nama Baik Daerah

BPK RI Chusnunia Chalim DPR RI I Nyoman Wara Kejaksaan Agung Kejaksaan Tinggi Lampung KPK Kupas Tuntas Lampung Post PN Tipikor Tanjungkarang Radar Lampung Senen Mustakim Tribun Lampung Zaiful Bukhori

Posting Terkait