Ini Sikap Demokrat Lampung Soal KLB

Fajarsumatera.co.id – Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat Lampung, Toni Masahan menegaskan akan memberikan sanksi pemecatan kepada kader Demokrat yang menjadi partisipan dan mendukung acara Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu disampaikannya di kantor  DPD Lampung Partai Demokrat di Pulau Emir Moh. Noer, sumur putri kecamatan teluk betung utara, Kota Bandar Lampung, Jumat sore, (5/12).

Selain menegaskan akan memberikan sanksi pemecatan ,Toni Masahan mengatakan pelaksanaan KLB yang berlangsung di Hotel The Hills, Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara pada tanggal 5-8 maret 2021 disebut ilegal mengingat acara itu cacat/tidak sah dikarenakan tidak sejalan dengan AD/ART partai Demokrat.

“Seandainya ada (kader ikut KLB), maka sanksi nya itu pemecatan dan acara itu tidak dapat diterima sebab tidak memiliki suara sah di kepengurusan partai,” kata dia.

Sementara itu ada dugaan mantan ketua pengurus partai yang ikut hadir dalam KLB itu, namun belum dikonfirmasi kepastiannya. “Sejauh ini kita masih menduga, bisa jadi dia hobi traveling,” bebernya.

Selain itu berikut untuk syarat penyelenggaraan KLB berdasarkan AD/ART Partai Demokrat :

Pasal 83 ayat (1) AD/ART disebutkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai penyelenggara Kongres atau Kongres Luar Biasa. Selanjutnya, ayat (2) mengatur, KLB dapat diadakan atas permintaan; Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.

Pasal 93 mengatur, peserta terdiri dari peserta yang mempunyai hak suara dan peserta yang diundang. Pasal 94 mengatur jumlah hak suara dalam KLB sebagai berikut; Majelis Tinggi Partai 9 hak suara,
DPP 5 hak suara, DPD 2 hak suara, DPC 1 hak suara, Dewan Perwakilan Luar Negeri 1 hak suara, dan Organisasi Sayap 1 hak suara.

Pasal 95 mengatur, pengambilan keputusan di KLB Demokrat dapat dilakukan melalui aklamasi dan/atau pemungutan suara. Keputusan rapat-rapat Demokrat di setiap tingkatan kepengurusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.

Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) digelar untuk melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat. Terkait hal itu sejumlah Kader di daerah menanggapinya dengan serius, termasuk Demokrat Lampung.

Reporter : Yunus

Posting Terkait