Ini yang Didalami KPK Saat Memeriksa Saksi Untuk Melengkapi Berkas Perkara Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa

Kepala Inspektorat Lampung Tengah Muhibbatullah. Foto: Istimewa.

Fajar Sumatera – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] akhirnya angkat suara mengenai apa yang menjadi dasar pemeriksaan kepada 33 saksi terperiksa sejak tanggal 19 Oktober sampai 23 Oktober 2020.

Rangkaian kegiatan itu berlangsung di Kantor SPN Polda Lampung dan dimaksudkan untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi eks Bupati Lampung Tengah Mustafa [MUS].

“Adapun materi pemeriksaan yang didalami melalui pengetahuan dari para saksi yang hadir tersebut terkait dugaan pemberian sejumlah uang yang diserahkan oleh berbagai pihak kepada tersangka MUS,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Senin, 26 Oktober 2020.

Baca Juga:  Dalami Pembelian Aset Zainudin Hasan, 7 Orang Saksi Masih Diperiksa KPK

Ali Fikri melanjutkan, pendalaman yang dilakukan KPK itu berkait dengan dugaan setoran proyek di Dinas PU-PR Lampung Tengah yang masuk ke Mustafa melalui pejabat. Ali Fikri tidak merinci siapa pejabat yang dimaksud. Meski begitu, KPK memastikan bahwa asal muasal anggaran proyek-proyek tersebut bersumber dari pinjaman PT SMI yang diperoleh Kabupaten Lampung Tengah.

Baca Juga:  Jadi Tersangka Baru, Kadis PU-PR Lampung Selatan Syahroni Pernah Kabur dan Menggembel di Pasar Tugu

“Melalui perantara pejabat sebagai setoran awal guna mendapatkan proyek atau paket pekerjaan di tahun 2018 yang dibiayai oleh PT SMI,” sambung Ali Fikri.

Diketahui, selama melakukan pemeriksaan, KPK memang memanggil Kepala Inspektorat Lampung Tengah Muhibbatullah.

Dia menegaskan, KPK tidak lagi melakukan pemanggilan saksi-saksi. “Tim penyidik KPK telah selesai melakukan pemeriksaan kepada 33 saksi yang dipanggil,” ungkap dia.

Dalam perkara ini, Mustafa diduga memungut fee 10-20 persen dari nilai proyek di Dinas PU-PR Lampung Tengah.

Baca Juga:  KPK Ingatkan Pihak yang Coba Pengaruhi Saksi Untuk Persidangan Korupsi Lampung Utara: Diancam Pasal 21 UU Tipikor

“Dari catatan penerimaan dan pengeluaran, uang senilai Rp 95 miliar tersebut diperoleh pada kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dan dipergunakan untuk kepentingan MUS,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander kala itu.

Mustafa pun dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

Reporter: Ricardo Hutabarat

KPK Mustafa Nunik

Posting Terkait