IPW Sarankan KPK Era Firli Bahuri Untuk Tangkap Oknum Polisi yang Minta Proyek dan Peras Kepala Dinas

IPW Sarankan KPK Era Firli Bahuri Untuk Tangkap Oknum Polisi yang Minta Proyek dan Peras Kepala Dinas

Gedung KPK. Foto: Istimewa.

Bandar Lampung – Indonesia Police Watch [IPW] mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] di era kepemimpinan Firli Bahuri untuk menertibkan oknum kepolisian yang membuat resah, yang kerap meminta paket proyek di Dinas PU-PR, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, persoalan ini harus disikapi KPK karena hal yang demikian bukan lah persoalan baru. Sebab, dari data dan informasi yang diketahui IPW, perbuatan menyimpang yang pernah dilakukan oknum kepolisian pernah terjadi di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara.

Neta S Pane menuturkan, pada peristiwa tersebut, seorang isteri kepala dinas jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia pasca diketahui tengah menjalani pemeriksaan di kepolisian. Pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, acap kali terjadi apabila sang oknum polisi tidak diberikan jatah paket proyek.

Baca Juga:  KPK Didesak Ungkap Pemda di Lampung Penerima Gratifikasi 1 Ton Gula

”Kami menerima laporan dari sejumlah daerah bahwa para kepala dinas, terutama di Dinas PU-PR, Pendidikan, Kesehatan, para Bendahara. Mereka sering didatangi oknum polisi yang meminta proyek tertentu agar dikerjakan rekanan yang ditunjuknya. Jika tidak diberikan, oknum polisi itu meminta fee 10 sampai 15 persen dari nilai proyek tersebut,” jelas Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 15 September 2020.

Baca Juga:  Wiseman Coffee House: Lokasi Eks Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim Bahas Mahar Politik PKB

“Jika tidak diberikan, para kepala dinas itu diganggu dengan berbagai panggilan kepolisian. Mulai dari klarifikasi, wawancara hingga meminta keterangan. Akibatnya banyak kepala dinas yang stress dan mundur dari jabatannya akibat tidak kuat menghadapi teror seperti ini. Jika hal ini terus berlanjut, nasib pembangunan di daerah dipastikan akan terhambat dan tidak maksimal,” timpal Bang Neta, sapaan akrabnya.

Neta menambahkan, IPW menilai persoalan demikian bisa dilakukan oknum kepolisian dikarenakan kurangnya pengawasan internal dari Kepala Kepolisian Daerah dan Propam Polri.

Baca Juga:  Polda Lampung Telusuri Operator Demo DBH

”KPK perlu menangkapi sejumlah oknum polisi yang meminta paksa sejumlah proyek kepada para kepala dinas. Aksi minta paksa proyek ini tidak hanya modus baru korupsi di daerah, tapi juga menjadi penghancur pembangunan di daerah. Munculnya ulah nekat para oknum polisi ini akibat tidak maksimalnya pengawasan dari para Kapolda maupun Propam Polri,” terangnya. “Kasus oknum polisi yang makin marak meminta proyek ini sudah dilaporkan IPW kepada Menko Polhukam maupun Mendagri agar ada tindakan tegas dari pemerintah dan ulah oknum polisi tersebut dibersihkan,” tambahnya. [Ricardo Hutabarat]

Firli bahuri Indonesia Police Watch KPK Neta S Pane Polda Lampung

Posting Terkait