Kasus Prona Seputih Banyak Dilaporkan ke KPK

Foto: Ilustrasi. (Ist)

BANDARLAMPUNG – Warga desa Tanjung Krajan, Seputih Banyak, Lampung Tengah mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar dan ketidakjelasan pembuatan Prona (pungli) Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) oleh kepala dusun (Kadus) setempat.

“Sampai hari ini masih ada beberapa warga masih belum menerima Prona tersebut,” Kata Hermanto, salah satu warga Seputih banyak, Lamteng desa Tanjung Krajan, Sabtu (15/12).

Ia menceritakan, dirinya diajak oleh Mayang Beni, Kadus setempat untuk mengikuti Prona pada April 2016 lalu.

Kemudian, ia dimintai uang sekitar Rp 600 ribu untuk jasa pembuatannya, tetapi hingga saat ini belum ada titik terangnya.

Baca Juga:  Pembuatan Sertifikat Prona Masih Dimintai Biaya

“Harga yang diminta ini untuk setiap warga berbeda-beda ada yang diminta sekitar Rp 400 – Rp 900 ribu dan tidak dikasih kwitansi sebagai bukti pembayarannya,” ungkapnya

Enam bulan kemudian, ia menanyakan pembuatan Prona tersebut, tetapi belum jadi.

” Tahun 2017 dan 2018 kemarin, saya coba menanyakan, tetapi belum ada juga kejelasannya,” ucapnya.

Ia juga menyesalkan sikap Kadus yang terkesan menantang untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum saat dikonfirmasi mengenai kejelasan pembuatan Prona ini.

“Karena belum adanya kejelasan, saya mencoba menanyakan kembali hak yang sudah dibayarkan pada September 2018 lalu, tetapi dia malah nantang untuk menyuruh saya agar menaikan masalah ini ke jalur hukum,” ucapnya.

Baca Juga:  Kades Labuhan Ratu V Diduga Pungli Prona

Selain itu, saat pengukuran juga, ia menduga adanya permainan dari kadus itu yang bisa menyebabkan kehilangan sejumlah ruas tanah.

“Saat pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), saya ngomong kok lebar tanah saya 20.9001. Karena setelah saya ukur ulang bersama salah satu senior di BPN, lebar tanah saya 20.678 meter persegi, berarti kan disini ada tanah yang hilang sekitar 500 meter persegi,” ujarnya.

Baca Juga:  Pemkab Lambar Dukung Program Prona

Saat disinggung, langkah yang dilakukan untuk mendapat Prona tersebut, kata dia, telah melaporkan permasalahan ini ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI pada April 2018 lalu.

“Saya sudah melaporkan permasalahan ini ke KPK,” jelasnya.

Sementara itu, Hal senada disampaikan warga Seputih banyak, Lamteng desa Tanjung Krajan, Muklas mengakui belum mendapat surat pembuatan Prona tersebut.

“Sampai hari ini saya juga belum mendapatkan Prona tersebut, katanya ada masalah atau apa, saya kurang paham,” ucapnya.

Ia berharap, Warga yang sudah membayar ini bisa segera mendapat Prona. (TM)

Prona

Posting Terkait