Kemenkumham Lampung Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2017


Bandar Lampung – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Lampung menggelar Sosialisasi layanan administrasi hukum umum tentang Undang-Undang (UU) nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi UU.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Ida Asep Somara mengatakan, bahwa UU Ormas ini yang terpenting masuk dalam Pancasila hingga Bhinika Tunggal Ika.

“Apapun organisasi yang kita bentuk ini adalah untuk memperkuat bahwa 4 pilar itu yang penting adalah Pancasila, undang-undang dasar dan Bhineka Tunggal Ika,”kata Ida Asep usai sambutan. Senin (14/06)

Untuk itu, ia juga berkeinginan UU Ormas ini dapat setara dan dapat bersinergi dengan Pemerintah.

“Ini juga ada keinginan besar hingga cita – cita bahwa Ormas ini di bangun atas dasar kesetaraan, jadi tidak semua pekerjaan dapat di kerjakan oleh pemerintah, “ucapnya

Namun, sambung dia, dengan adanya undang-undang ini menurutnya”Bagaimana kita memagari Ormas ini agar tetap patuh terhadap 4 pilar ini,” urainya

Untuk pengawasan dari kementerian Hukum dan HAM, sambung dia, sebagai Kementerian dalam pengesahan dari segi tata usaha negara, pada pelaksanaannya ini ada di bawah Kesbangpol.

“Semua kita yang disini dan semua elemen dengan pengawasan ormas itu ada dari kepolisian, Korem dan pihak – pihak lain untuk bersama – sama bagaimana Ormas ini dapat berjalan bersama dengan Pemerintah dalam mewujudkan cita – cita bangsa yang lebih maju dan bermartabat,”tandasnya

Posting Terkait