Kementerian LHK Rakor Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH

Dari kiri Doni Agus Satriayuda, Kasubdit Rencana Makro Kehutanan, Syaiful Bachri, Kadishut Provinsi Lampung, Rudi Eko Marwanto, Kasubdit Pemolaan KPHP dalam Rapat Koordinasi Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Lampung dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.

BANDAR LAMPUNG – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Lampung dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, Kamis, 13-9-2018 di Ruang Rapat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Baca Juga:  Pemudik Diimbau Tak Buang Sampah Sembarangan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Syaiful Bachri dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa Lampung memiliki 15 KPH, terdiri dari 8 di wilayah hutan lindung, 6 di wilayah hutan produksi, dan 1 di wilayah hutan konservasi taman hutan raya wan abdul rachman. Ke depan akan bertambah dua sehingga keseluruhan menjadi 17 KPH se Lampung, hal ini merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan nomor 68/Menteri-II/2010.

Baca Juga:  Kementerian LHK Tinjau Pemukiman Penduduk Lampung Barat

Rapat Koordinasi ini menjadi penting dalam mensinergikan stakeholder kehutanan, baik oleh KPH se Lampung, juga UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Lampung. Hal ini karena perencanaan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kehutanan.

Doni Agus Satriayuda, Kasubdit Rencana Makro Kehutanan KLHK menjelaskan bahwa dasar Rencana Kehutanan adalah Permenhut P.49/Menteri-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030. Harapannya menjadi rujukan dalam Perencanaan Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) serta Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH.

Baca Juga:  Kementerian LHK Proses Usulan IUP-HKm Lampung

Narasumber lainnya adalah Rudi Eko Marwanto, Kasubdit Pemolaan KPHP KLHK. Kegiatan yang diikuti oleh 50 orang yang berasal dari unsur UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Lampung, KPH se Lampung, serta Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Kehutanan. Sinergitas Rencana menjadi kata kunci dalam Pembangunan Kehutanan.

Perbaikan kebijakan dan peraturan perundang juga menjadi catatan perbaikan yang harus dilakukan dalam Pembangunan Kehutanan di Tingkat Nasional, Provinsi dan KPH sebagai pelaksana di tingkat tapak. (*)

Kementerian LHK

Posting Terkait