Kepsek SDN 41 Gedongtataan Harus Dicopot

GEDONGTATAAN– Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran Mualim Taher, berharap terhadap dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) kabupaten setempat, agar segera mencopot Kepala Sekolah SDN 41 Gedongtataan Yusnida.
Dirinya menilai, kinerja Yusnida selaku kepala sekolah setempat tidak sejalan dengan program Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, dalam meningkatkan kualitas dan mutu yang lebih baik lagi.
 
“Mundur saja dari jabatan kepala sekolah, kalau dirinya tidak mau dan tidak mampu dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang pemimpin di sekolah tersebut ,” jelasnya. Senin (20/11).
 
“Masih banyak orang yang mau menjabat jadi Kepsek, dan saya yakin masih banyak yang peduli dan lebih baik dari ibu itu,” timpalnya.
 
Dirinya menyayangkan, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang di glontorkan oleh pemerintah pusat untuk membantu siswa-siswi yang tidak mampu, malah dipersulit oleh kepala sekolah.
 
“Seharusnya kepala sekolah itu mendukung program ini dan membantu wali murid dalam mencairkan dana ini, jangan hanya memikirkan haknya saja tapi kewajiban dirinya sebagai Kepsek harus tetap dijalankan juga,” ungkapnya.
 
Diberitakan sebelumnya, para wali murid penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 41 Gedongtataan mengeluh, lantaran Kepala Sekolah setempat terkesan enggan mengurusi proses pencairan dana tersebut. Seperti yang dikatakan salah seorang wali murid di SDN 41 Gedongtataan, yang enggan namanya dikorankan menjelaskan, bahwa sudah sepuluh hari dari perintah sekolah mencairkan bantuan KIP di Bank BRI sampai sekarang belum bisa dilakukan pencairan oleh pihak Bank,  karena kepala sekolah yang bersangkutan diminta hadir ke bank.
 
“Pertama, setelah data-data lengkap, sekolah nyuruh kami melakukan pencairan ke bank, tapi pihak bank enggak bisa mencairkan dan menyuruh kami mengajak kepala sekolah setempat, agar bisa dicairkan,” ucap dia.
 
Setelah itu, jelas dia, para wali murid kembali ke sekolah, setelah diberi arahan, ia dan wali murid penerima bantuan KIP kembali ke Bank atas perintah sekolah, tetapi pihak bank mempertanyakan kepala sekolah yang enggan datang, karena bank memerlukan tandatangannya agar dana tersebut bisa dicairkan.
 
“Kali ke dua kami ke Bank BRI, pegawai bank aja bingung dan ngomong, kok kepala sekolahnya aneh, dah disuruh dateng malah gak dateng, KIP ini gak bisa cair kalo kepseknya enggak dateng, karena ada yang harus ditandatangani, itu yang dibilang pegawainya, tapi sampe sekarang belum bisa dicairin juga,” terang dia. (MH/PS)

sdn 41

Posting Terkait