Keramat Desak APH Usut Anggaran KONI


Bandar Lampung – Lembaga Aliansi Masyarakat (LSM) keramat menduga adanya dugaan korupsi soal dana hibah yang di peruntuhkan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung dalam persiapan PON XX Papua 20 oktober 2021 mendatang. Selasa (15/06)

Anggota Aliansi Masyarakat Keramat Arif mengatakan, jika wajar ketika DPRD mempertanyakan soal rincian anggaran yang terpakai oleh pihak KONI, karena dana itu adalah dana hibah yang di persiapkan untuk ajang PON di Papua.

“Kalau kami melihat soal KONI ini memang dari dulu , karena sangat jelas ketika DPRD mempertanyakan soal anggaran tersebut, karena Lpj itu memang tidak di buat makanya di pertanyakan,dan seharusnya KONI ini mulai lah transparan terkait persoalan dana hibah itu, apalagi ini berbicara agenda besar untuk PON, “kata Arif kepada fajarsumatera.co.id

Ia menambahkan, persoalan KONI juga ia menduga ada indikasi untuk melakukan perbuatan korupsi, yang akan merusak citra KONI tersebut.

“Dan juga pastinya untuk persiapan PON di Papua itu, ada persiapan pembelian seperti kaos, sepatu dan lain – lain terlihat tidak transparan, maka kami duga ada indikasi korupsi, “tegasnya

Ia menjelaskan, bahwa akan mendesak APH untuk mengusut tuntas anggaran KONI itu, dan pihaknya juga akan mengawal setiap proses yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut.

” Intinya kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa proses anggaran itu, dan kami sendiri akan kawal proses ini hingga selesai, “tutupnya

Sementara, Ketua KONI Yusuf Barusman saat di konfirmasi melalui pesan Whatsapp meski terkirim tapi tidak membalas.

Hal yang sama juga di lakukan oleh Kepala Dinas Dispora, saat di konfirmasi soal anggaran tersebut meski terkirim tapi tidak membalas pesan Whatsapp yang di layangkan oleh awak media.

Diberitakan sebelumnya, Soal anggaran KONI yang belum mampu memberikan draft laporan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Anggota Dewan berpendapat agar dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) KONI. Senin (14/06)

Anggota komisi V DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati membenarkan, bahwa komisi V pernah mengadakan hearing dengan pihak KONI terkait penjelasan anggaran yang sudah terpakai.

“Memang waktu itu komisi V hearing dengan KONI, namun pihak KONI di berikan waktu tiga hari untuk memberikan draft anggaran, karena waktu lalu mereka tidak membawa rinciannya,”kata Budhi Condrowati saat di wawancara media di Ruang Fraksi PDIP

Selanjutnya, kata dia, sejak dari hearing waktu lalu pihak KONI juga sepengetahuan dirinya belum pernah memberikan laporan pemakaian anggaran.

“Setahu saya pihak KONI sejak hearing waktu lalu, belum pernah memberikan draft laporan pemakaian anggaran tersebut, “urainya

Setelah itu , sambung dia, dirinya juga mendorong untuk komisi V agar dibentuknya Panitia Khusus (Pansus).

” Dari pada ribut – ribut seperti itu saya berpendapat untuk di bentuk Panitia Khusus (Pansus) KONI agar masalah ini lebih terang benderang, “tegas Srikandi PDIP

Ia menegaskan, jika persoalan ini juga, dirinya meminta di berhentikan pencairan selanjutnya, sebelum pihak KONI dapat menyerahkan draft laporan tersebut.

” Komisi V sendiri dan saya pribadi sangat menegaskan soal pemakaian, karena ini anggaran Rp. 60 milyar tetapi terkena recofusing menjadi Rp. 55 milyar, dan sudah di cairkan 30 milyar, saya tanya waktu itu kepada Dinas menpora, karena Dinas ini yang merekomendasikan untuk pencairan, saya bilang stop dulu tunggu draft KONI, “pungkasnya

Posting Terkait