Khamami Kebal Hukum

Khamami/Ist

BANDARLAMPUNG,FS-Kemenangan pasangan calon nomor urut dua kabupaten Mesuji, Khamami – Saply saat digelarnya Pilkada serentak lima kabupaten pada 15 Februari lalu diduga diprakarsai oleh lemahnya hukum di Sai Bumi Serasan Segawe maupun di Bumi Ruwa Jurai.

Pasalnya, Kasus tindak pidana pelanggaran pilkada petahana Mesuji, Khamami seakan tidak ada penyelesaian oleh aparat hukum setempat hingga pesta demokrasi selesai.

“Kasus ini menandakan bahwa hukum itu berpihak kepada penguasa dan pemilik modal. Hukum akan menjadi tajam untuk kalangan masyarakat menengah kebawah,” Kata Humas Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), Yohannes Joko Purwanto, Minggu (19/2).

Lemahnya penegaan hukum di Lampung diduga dilakukan oleh oknum yang berlindung di balik lembaga hukum setelah dicampuri oleh kepentingan politik untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain.

“Akibat ulah oknum yang berlindung di balik lembaga hukum ini, secara otomatis telah menciderai  Demokrasi yang sedang dibangun pemerintah di era Joko Widodo – Jusuf Kalla,” Tegasnya.

Oleh karena itu, Joko mendorong seluruh elemen masyarakat Mesuji untuk mengawal kasus yang menimpa petahana calonkada di Sai Bumi Serasan Segawe agar dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat hukum setempat.

Pasalnya, Kasus pelanggaran tindak pidana pemilu  yang tidak ada penyelesaiannya di prediksi bakal menjadi preseden buruk di Bumi Ruwa Jurai dan dengan mudah  Calon kepala daerah mengumbar ribuan janji untuk mendapat simpati masyarakat.

“Wong gak ada hukuman pelanggaran pilkadanya  kan kalau calonkada mengumbar janji. Kasus Khamami ini buktinya. Terus apa iya, kita (masyarakat) bisa sejahtera dengan janji-janji yang belum tentu ditepati setelah terpilih,” sindirnya.

Ia berharap, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat mengawasi perkembangan kasus Khamami sampai selesai agar tidak melahirkan  asumsi dan gejolak di tengah masyarakat bahwa pejabat kebal akan hukum.

“Kapan orang susah maling singkong, cepat benar perkaranya diproses sampai vonis. Sedangkan kalau menimpa pejabat aja, baru mandek, mungkin sampai masyarakat lupa, aneh kan. Tapi itu lah asumsi yang telah lahir di tengah masyarakat atas dugaan bobroknya aparat hukum dalam menindaklanjuti perkara yang menimpa pejabat di Bumi Ruwa Jurai,” Pungkasnya.  (ZN/TM)

Posting Terkait