Kisruh Partai Demokrat, Ini Kata Pengamat

Fajarsumatera.co.id – Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI) saat ini tengah menghadapi bola panas yang diberikan oleh Dualisme kepemimpinan Partai Demokrat (PD) akibat terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3) itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.

 

Pakar Hukum Tata Negara Lampung mengatakan pemerintah harus netral terkait bola panas yang saat ini berada di tangan Kemenkumham sebab KSP Moeldoko adalah tangan kanan Presiden Jokowi.

“Kalau saya melihat ini, saran saya kepemerintah seharusnya menolak, karena kalau menolak berarti menunjukan pemerintah netral dan tidak ada dugaan bahwa pemerintah ikut serta didalamnya,” kata Budiono kepada Fajar Sumatera, Rabu (10/3).

Dosen HTN Universitas Lampung juga menjelaskan bahwa pemerintah adalah pembina partai politik yang seharusnya menyerahkan ini ke internal partai sampai proses tersebut bisa diselesaikan di Partai Demokrat.

“Jika pemerintah menerima ini akan menimbulkan perpecahan dipartai demokrat dan akan berujung kepengadilan dan merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi,” jelasnya.

Selain itu, seharusnya KSP Moeldoko dipecat sebagai KSP oleh Joko Widodo agar pemerintah menunjukan sisi kenetralitasan nya.

“Seharusnya pak Moeldoko juga diberhentikan di KSP agar menunjukan netralitas pemerintah,” ucapnya.

Menurutnya jika KLB itu disahkan artinya akan ada Dualisme kemimpinan di Partai Demokrat, dan saat ini kemungkinan KLB itu disahkan jika pemerintah tidak andil didalam nya.

“Iya nanti akan ada nya dualisme kepemimpinan dan jangan sampai ini terjadi pemerintah juga harusnya berhati hati, karena menurut saya tidak ada urgensi ataupun keadaan luar biasa diadakan KLB,” tambahnya.

Terkait AD/ART Partai Demokrat Budiono berharap semoga Demokrasi ini bisa berlangsung sesuai dengan AD/ART PD.

Reporter : M. Yunus Kedum

Posting Terkait