KMHDI Pertanyakan Raperda Usulan Pemkot Bandar Lampung

Kantor DPRD Kota Bandar Lampung. (Net)

BANDAR LAMPUNG – KESATUAN Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Provinsi Lampung menyambangi kantor DPRD Kota Bandar Lampung untuk mempertanyakan pelaksanaan teknis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baca dan tulis Qur’an.

“Bagaimana keseimbangan antara mahasiswa muslim dan non muslim tentang hak serta kewajiban mereka di sekolah nantinya. Kalau nantinya tidak sesuai maka harus dikaji ulang mengenai Raperda tersebut. Karena akan berlaku bagi sekolah formal dan non formal,” kata Ketua KMHDI Provinsi Lampung, Nyoman Novyanta, Selasa (23/1/2018).

Baca Juga:  Lagi… ASN Pemkot Bandar Lampung Langgar Kode Etik PNS

“Kita sama-sama warga Indonesia, kita sama-sama siswa Bandar Lampung, mempunyai hak yang sama. Artinya semua kebijakan dapat menguntungkan semua pihak secara adil dan merata,” ungkapnya.

Sebelum Raperda itu disahkan menjadi Perda, Pemerintah Kota Bandar Lampung semestinya dapat juga mengakomodir seluruh siswa non muslim.

Karena, Kota Bandar Lampung memiliki beberapa sekolah yang siswanya mayoritas beragama non muslim, misalnya saja Xaverius dan Fransiscus.

Baca Juga:  BPK Perwakilan Lampung Soroti Defisit Keuangan Bandar Lampung

“Maka, ketika Perda itu diwajibkan kepada sekolah yang misalnya saja muridnya setengah muslim dan non muslim. Lalu Kegiatan apa yang dilakukan non muslim, Itukan menjadi pertanyaan besar. Ini harus diakomodir untuk siswa lainnya dan harus mendapat hak yang sama. Kalau umat muslim membaca dan menulis Qur’an, lalu kami umat Hindu harus seperti apa,” ucapnya.

Baca Juga:  Gubernur Ridho Apresiasi 11 Raperda yang Diajukan DPRD untuk Dibahas dalam Rapat Lanjutan

Ia berharap, Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat memperhatikan dan mengakomodir pelajar non muslim agar mendapat hak yang sama dalam mengenyam pendidikan di Kota Tapis Berseri.

“Apa siswa beragama Hindu harus baca dan tulis Weda juga atau melakukan diskusi keagamaan. Jadi seimbang kalau mau meningkatkan spiritualitas, bukan hanya satu arah untuk muslim saja. Kita umat non muslim juga punya hak sama dalam mengenyam pendidikan dan peningkatan spiritual,” tegasnya. (ZN/TM)

KMHDI Pemkot Bandar Lampung Raperda

Posting Terkait