Konflik Satwa Terbentur Birokrasi

Ilustrasi.

KOTAAGUNG – Pemkab Tanggamus sepertinya belum bisa berbuat banyak terkait pembentukan satuan tugas (satgas) konflik satwa di sembilan pekon pada Kecamatan Semaka karena hal itu kewenangan pemprov.

Asisten II Pemkab Tanggamus Karjiyono mengatakan bupati hanya bisa menantikan penerapan keputusan pemprov tentang penyelesaian konflik satwa dengan manusia yang sudah dibentuk di tingkat provinsi.

“Jadi kami tunggu konsep dari pemprov terkait tindak lanjut SK gubernur, bagaimana langkah dari tim koordinasi dan tim satgas,” ujar Karjiyono, Rabu (3/1)

Ia mengaku terkait konflik gajah di Semaka, pemkab memang menemui berbagai kendala dari segi administrasi. Pasalnya kewenangan hutan ada di tingkat provinsi yang dipegang Dinas Kehutanan.

Kemudian soal satwanya kewenangan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah III Lampung-Bengkulu. “Kami sudah rapat bersama dengan mitra, KPHL Kota Agung Utara dan TNBBS,” lanjut Karjiyono.

Baca Juga:  Kapolres – Wartawan Coffee Morning

Pada pertemuan itu ada permintaan dari mitra supaya pemkab bisa bantu anggaran untuk satgas, dan mengimbau pekon supaya anggarkan dari Dana Desa (DD).

“Namun kami bingung kewenangan hutan dan satwa tidak ada di pemkab. Begitu juga DD karena peruntukannya bukan untuk seperti itu,” terang Karjiyono.

Maka solusi yang bisa dilakukan daerah hanya meminta pemprov dan BKSDA agar menanggulangi konflik satwa. Terlebih sesuai SK Gubernur dana ditanggung oleh APBD Lampung.

Dan menginjak tahun anggaran 2018 tentunya ada anggaran untuk itu yang bisa diberikan ke penyelesaian konflik gajah di Semaka.

Baca Juga:  Kematian Ferdi Dinilai Janggal

Karjiyono menambahka dari gambaran aturan otonomi daerah dan SK gubernur tentang penyelesaian konflik maka penanganan perambah dilakukan oleh Dinas Kehutanan, penanganan satwa oleh BKSDA. Sedangkan daerah hanya bisa membina masyarakatnya yang terdampak.

“Saat ini kami menunggu langkah konkret dari konsep itu, jangan sampai konsep hanya sebatas keputusan tapi tidak ada tindaklanjutnya. Hal itu sudah saya sampaikan ke mitra dan KPHL, supaya pihak-pihak itu bisa meminta pemprov segera wujudkan tindakan satgas provinsi itu,” kata dia.

Ia mengaku dari SK Gubernur juga ditentukan ada tim koordinasi dan tim satgas di tingkat provinsi. Tim koordinasi anggotanya semua sekretaris daerah kabupaten/kota, untuk koordinasi dengan pihak terkait dalam proses mengatasi dan menyelesaian konflik di suatu daerah.

Baca Juga:  Presiden Jokowi: Regulasi Yang Menyulitkan Masyarakat dan Dunia Usaha Harus Dipangkas

Lalu tim satgas dikoordinir dan dipegang oleh BKSDA. Tim ini bertugas memberikan perlindungan ke satwa serta langkah yang ditempuh. Dilibatkan juga perusahaan-perusahaan yang ada di daerah masing-masing untuk berperan dalam penyelesaian konflik.

“Kalau dari keputusan gubernur, peran pemkab hanya jadi anggota tim koordinasi saja, penyelesaian utama ada di pihak BKSDA, dan Dishut Lampung,” jelas Karjiyono.

Ia mengaku berencana akan koordinasi dengan Dishut Lampung minta realisasi keputusan penanganan konflik satwa sesuai SK Gubernur Lampung.

“Secepatnya saya ke Dishut Lampung minta SK Gubernur segera diterapkan, sebab selama ini konflik gajah di sini tidak ada penyelesaian pasti karena gajah masih ada di hutan marga Pekon Sri Katon, Semaka,” pungkasnya.(SB/CD)

Birokrasi Konflik Satwa Tanggamus Terbentur

Posting Terkait