Korupsi Tumbuh Subur di Kalangan Pemerintahan

Bandar Lampung – Jika melihat lima tahun kebelakang kasus korupsi kepala daerah, kepala dinas hingga staf ASN yang tertangkap oleh KPK di Provinsi Lampung, membuktikan koruptor masih berdiri tegak di lingkungan Pemerintah.

Pengamat kebijakan Publik Dedi Hermawan mengatakan, bahwa masalah itu di picu dengan lemahnya penegakan hukum yang masih bisa di negoisasi oleh para tersangka.

“Otomatis, karena penegakkan hukum bisa dinegosiasi dan para tahanan koruptor pun mendapatkan sanksi yang ringan, maka tidak ada efek jera, sehingga oknum-oknum akan terus melakukan tindak pidana KKN, “tegas Dedi saat dihubungi fajarsumatera.co.id

Dedi menjelaskan, jika ini membuktikan bahwa mental dan budaya KKN tersebut masih bersemayam di kalangan ASN, sehingga oknum-oknum selalu muncul dari waktu ke waktu hampir disemua dinas, apalagi yang anggarannya besar seperti PUPR.

Menurutnya, Motifnya beraneka ragam, mulai dari setoran ke atas, keuntungan pribadi, dan transaksi dengan oknum-oknum yang bergerak di sektor usaha pengadaan barang dan jasa.

“Jadi, lemahnya penegakkan hukum terhadap para koruptor yg sudah divonis dalam persidangan, membuat KKN masih tumbuh subur dilingkungan pemerintahan, “tegasnya

Jika memang ada indikasi, menurutnya masyarakat dapat menyampaikan ke para penegak hukum, dengan dukungan alat bukti yang kuat atau para pemeriksa dapat pro aktif melakukan pengusutan terhadap informasi tersebut.

Selain itu , masalah KKN ini juga menimbulkan efek di mata masyarakat seperti hal biasa, di karenakan lemahnya penegakkan hukum untuk para pelaku koruptor.

” Iya, karena penegakkan hukum lemah dan masyarakat pun akhirnya menganggap KKN sebagai hal yang biasa, maka KKN tetap tumbuh subur di kalangan ASN dan lingkungan pemerintahan,”ungkapnya

Jika melihat persoalan tersebut, ia berharap adanya peningkatan edukasi pencegahan dan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa untuk meminalisir adanya koruptor yang saat ini telah mengecewakan masyarakat di Sai Bumi Ruwai Jurai khususnya.

“Saya pikir perlu terus ditingkatkan edukasi pencegahan KKN di lingkungan ASN, perbaikan peraturan yang dapat memberatkan sanksi kepada ASN yang KKN, dan memperketat pengawasan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, “tandasnya

Perlu diketahui, melihat lima tahun kebelakang sudah terdapat lima kepala daerah yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yakni, Mantan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan Pada 21 Oktober 2016 menjadi tersangka oleh KPK atas dugaan menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.

Lalu, Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa di tangkap KPK pada 15 Februari 2018 atas pemberian suap kepada DPRD Lamteng untuk menyetujui dana pinjaman Rp 300 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dan mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan ditangkap KPK pada 27 Juli 2018 dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Kemudian, Mantan Bupati Mesuji Khamami ditangkap KPK pada 23 Januari 2019 dalam kasus pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018.

Selain itu, mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara di tangkap KPK dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara pada 06 oktober 2019.

Reporter :Agung Kurniawan

Posting Terkait