KPK Optimis Berkas Perkara Korupsi Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa Segera Disidangkan Bulan Depan

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri.

Bandar Lampung – Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa agaknya harus bersiap-siap untuk menjalani proses persidangan atas perkara dugaan korupsi yang dilakoninya. Dia ditetapkan kembali sebagai tersangka penerima suap dari rekanan, 30 Januari 2019 lalu. Sebelumnya dia sudah menjalani vonis pada perkara korupsi karena telah memberikan suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada Fajar Sumatera, Senin, 14 September 2020 mengatakan, perkara Mustafa yang kini telah berada di tingkat penyidikan akan segera dinaikkan ke tingkat penuntutan. Ali Fikri mengatakan, KPK sedang dalam melangsungkan persiapan untuk menuju tahap tersebut.

“Masih persiapan. Mudah-mudahan, bulan depan berkas [menuju penuntutan_red] selesai,” jelas Ali Fikri. “Penyidik KPK masih terus melengkapi berkas perkara yang bersangkutan,” timpalnya.

Baca Juga:  Gubernur Ridho Buka Rakor Terintegrasi Pencegahan Korupsi

KPK diketahui terbilang telah memakan waktu yang lama untuk menangani perkara ini. Meski begitu, KPK, tegas Ali Fikri terus berupaya agar perkara ini dapat disidangkan di pengadilan. “Saat ini kami sedang berupaya sesegera mungkin agar perkara dapat masuk ke tahap penuntutan,” harapnya.

KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga. Kisaran fee disebut sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek. KPK menduga, Mustafa telah menerima uang senilai sekitar Rp95 miliar yang diperoleh pada kurun Mei 2017 hingga Februari 2018 dan dipergunakan untuk kepentingannya.

Terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi tersebut, KPK menyangkakan Mustafa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

Baca Juga:  KPK dan 10 Pemda Rapat Bahas Pencegahan Korupsi Barang dan Jasa

Adapun penyuap Mustafa, yakni Budi Winarto dan Simon Susilo sudah ditetapkan sebagai tersangka dan perkaranya sudah vonis. Mereka adalah dua pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah yakni pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BW) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo. Diduga total uang Rp95 miliar dari kedua pengusaha tersebut.

Mustafa meminta kepada Budi Winarto dan Simon Susilo untuk menyerahkan sejumlah uang dengan imbalan proyek yang akan dibiayai dari dana pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Tahun Anggaran 2018. Total Mustafa menerima Rp12,5 miliar.

Baca Juga:  Mengintip Keberanian Kadis PU-PR Lampung Selatan Syahroni Untuk Ajukan Diri Sebagai JC ke KPK

Uang sebesar Rp12,5 miliar tersebut digunakan Musfata untuk diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pengesahan APBDP Kab Lampung Tengah TA 2017 sebesar Rp1,825 miliar, pengesahan APBD Lampung Tengah TA 2018 sebesar Rp9 miliar, dan pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI sebesar Rp1 miliar.

Terkait dugaan penyuapan tersebut, KPK menyangkakan Budi Winarto dan Simon Susilo melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [Ricardo Hutabarat]

Bupati Lampung Tengah Mustafa Korupsi Lampung Tengah KPK Mustafa

Posting Terkait