KPK Siap Tampil Garang Lagi

Caption Foto : Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, saat sedang membacakan salah satu pengucapan putusan Perkara nomor 59, 62, 70, 71, 73, 77, 79/PUU-XVII/2019 dan 55,104/PUU-XVIII/2020, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/5). | Foto : Screen Shot Youtube : Mahkamah Konstitusi

Fajarsumatera.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memerlukan izin dari Dewan Pengawas (Dewas) untuk melakukan penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan.

Hal itu dibacakan oleh Ketua MK, Anwar Usman, dalam pertimbangan pada putusan perkara dengan nomor : 70/PUU-XVII/2019. Gugatan ini diajukan oleh Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo dan, Mahrus Ali.

Para pemohon mengajukan gugatan formil dan gugatan materiil terhadap sejumlah pasal dalam UU KPK di antaranya Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1).

“Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan pasal 12B pasal 37B ayat (1) huruf b, dan pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” jelasnya, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/5).

Selanjutnya, ketentuan untuk mengatur penyadapan, pengeledahan yang dilakukan KPK tidak boleh digunakan tanpa kontrol atau pengawasan.

Meskipun demikian, kontrol itu bukan dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan Hukum oleh Dewan Pengawas kepada Pimpinan KPK. Sehingga MK berpendapat Dewas tidak berwenang terlibat dalam proses penegakan hukum (pro justitia) seperti pemberian izin.

“Dalam penegakan Hukum, Khususnya kewenangan Pro Justitia yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum,” ungkap Hakim Aswanto saat membacakan pertimbangan Hukum.

Untuk itu, lanjut nya, tindakan penegakan hukum yang mengandung upaya-upaya paksa adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga penegak Hukum. Dalam gugatan perkara ini, MK mengabulkan sebagian uji materiil. Sementara, mengenai uji formal, MK menolak secara keseluruhan gugatan.

Dari perihal ini MK akan mengubah ketentuan yang baru yakni sebelumnya KPK harus mengajukan izin menjadi KPK hanya perlu memberitahukan upaya penyadapan, penggeledagan dan penyitaan kepada Dewas dalam waktu maksimal 14 hari kerja.

Posting Terkait