KPK Tertutup Ihwal Berapa Besaran Bantuan Biaya ke Kepolisian dan Kejaksaan di Provinsi Lampung Ketika Tangani Kasus Korupsi

Ketua KPK RI Komjen Firli Bahuri saat diwawancarai jurnalis Fajar Sumatera saat berada di Polda Lampung. Foto: Istimewa.

Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] memberikan tawaran bantuan kepada lembaga penegak hukum di Provinsi Lampung seperti Polda dan Kejaksaan Tinggi ketika kedua institusi tersebut menangani perkara korupsi. Keterangan ini diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri ketika berkunjung ke Provinsi Lampung, Jumat lalu, 7 Agustus 2020.

Tawaran bantuan ini lebih spesifik terkait biaya untuk menghadirkan saksi ahli. Spesifikasi bantuan itu datang dari hasil evaluasi yang dilakukan KPK: ada kendala biaya untuk menghadirkan ahli.

“Ada beberapa kendala terkait dengan perhitungan kerugian negara dan kemudian juga beberapa terkait dengan kepentingan ahli, baik perhitungan kerugian negara maupun ahli di bidang konstruksi,” jelas Firli Bahuri kala itu. “KPK memberikan peluang untuk memberikan bantuan termasuk juga biaya terkait dengan kehadiran ahli,” tambah dia.

Sekilas muncul kesan, bahwa tawaran bantuan KPK itu didasarkan pada kurangnya anggaran di kedua institusi tersebut ketika harus menghadirkan seorang ahli. Kesan ini kemudian berbanding terbalik dengan pernyataan Indonesia Corruption Watch [ICW].

Menurut ICW, anggaran terhadap penanganan perkara korupsi ketika dilakukan oleh KPK lebih sedikit di banding kejaksaan dan kepolisian.

Baca Juga:  Ketua KPK Soroti Anggaran Covid-19 Provinsi Lampung

Pengamat Hukum dari Universitas Unila Yusdianto kepada reporter Fajar Sumatera, 12 Agustus 2020, mengatakan bantuan dari KPK itu seharusnya diterima baik oleh kejaksaan dan kepolisian. Namun demikian, Yusdianto berharap, bantuan tersebut sudah sepatutnya diikuti dengan kinerja yang baik.

“Kita ingin supaya kejaksaan dan kepolisian merespons tawaran itu jika ada hal-hal yang memang menjadi kendala. Lontaran pernyataan dari beliau itu cukup baik kita lihat dalam hal penanganan kasus korupsi. Kan sudah ada contohnya, misal dalam hal penangkapan buron terhadap koruptor bernama Alay atau Sugiarto Wiharjo,” ucapnya.

Yusdianto menilai tawaran Firli Bahuri khususnya kepada kepolisian bermakna khusus. Penilaiannya itu dikaitkan dengan latar belakang Firli Bahuri dari institusi Polri. “Tawaran itu menunjukkan bahwa Pak Firli care kepada kepolisian. Ada kesan bahwa beliau ingin memunculkan sense of belonging kepada kepolisian bahwa seharusnya kepolisian lebih peka terhadap latar belakang Pak Firli yang dulunya bertugas di Mabes Polri,” nilai Yusdianto. ”Gue ini dulunya dari Polri, jangan sungkan kalau memang ada hal yang mau dibantu, kira-kira Pak Firli mau bilang gitu,” timpal dia.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri tidak merespons pertanyaan ihwal berapa besaran biaya yang nantinya akan digelontorkan lembaga antirasuah itu kepada kedua institusi tadi. Namun demikian, Kejati Provinsi Lampung sudah pernah memintai bantuan KPK terhadap ahli untuk melakukan penghitungan kerugian negara pada dugaan korupsi pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur.

Belakangan diketahui, permintaan bantuan tersebut nampaknya manjur. Perkara tersebut kini telah memasuki tahap penyidikan yang berujung pada penetapan tiga orang tersangka –yang sebelumnya belum ada penetapan tersangka. Diketahui perkara itu bergulir di kejaksaan sejak tahun 2018.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ketika berkunjung ke Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Rabu, 12 Agustus 2020, nampaknya masih pikir-pikir untuk menerima tawaran bantuan dari KPK tadi. Tanggapan atas tawaran bantuan itu justru dijawabnya dengan penegasan bahwa kejaksaan sendiri lah nantinya yang akan melakukan tugas meliputi pencarian buron, pelacakan aset dan lain-lainnya. “Sebenar gini, kami kan akan lebih mendata lagi ya. Kita akan kejar semua aja,” tuturnya kepada reporter Fajar Sumatera.

Diksi pengejaran yang diutarakan Jaksa Agung ini dikorelasikan dengan seorang buronan bernama Satono, mantan Bupati Lampung Timur. Satono diketahui telah menjalani masa buron selama 8 tahun atas kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp119 miliar.

Meski telah mencapai waktu selama itu, Sanitiar Burhanuddin tidak putus asa untuk melakukan penangkapan terhadap Satono. ”Tetapi kan tentunya, Indonesia kan luas. Kalau saya yakin, Satono masih di Indonesia,” tegas dia. ”Untuk Satono kita gini, tadi saya sudah sampaikan dan nanti kita catat ya. Kita akan fokus kepada Satono,” timpalnya. [Ricardo Hutabarat]

Anggaran Penanganan Kasus Korupsi Bantuan Biaya KPK Kasus Korupsi Kejagung KPK Mabes Polri

Posting Terkait