Kunker di Lampung, Komite IV DPD RI Tingkatkan Hasil Pemeriksaan Keuangan

Kunker di Lampung, Komite IV DPD RI Tingkatkan Hasil Pemeriksaan Keuangan

Foto: Istimewa

BANDAR LAMPUNG – KOMITE IV DPD RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Lampung, dalam rangka meningkatkan kualitas, kapasitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dalam hasil pemeriksaan keuangan.

Kunjungan ini juga sekaligus menyerap berbagai masukan dari Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Lampung dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, untuk memberikan informasi keuangan yang informatif dan transparan, namun juga memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah

Koordinator rombongan Komite IV DPD RI, Abdul Aziz Adyas, menyampaikan, maksud dan tujuan kedatangan rombongan adalah melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D dan 23E ayat (2), yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti.

Kata anggota DPD dapil Lampung tersebut, pihaknya ingin ada tindak lanjut atas rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2017.

“Apa kendala-kendala yang biasa dihadapi Pemerintah Daerah dalam melakukan tindak lanjut. Artinya ada peranan BPK dan DPD dalam melakukan pemantauan dan pengawasan tindak lanjut, serta hal-hal yang dapat diupayakan untuk dapat meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut tersebut,” ungkap Abdul Azis, saat Rapat kerja Daerah tindak lanjut hasil pemeriksaan semester II (HAPSEM) II Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) RI tahun 2017 bersama Pemprov Lampung, di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Senin (14/5).

Sementara itu, mewakili Pjs Gubernur Lampung, Plt Asisten Ekbang Taufik Hidayat, menjelaskan, pertemuan yang dihadiri oleh Seluruh OPD terkait di Lingkungan Pemprov Lampung, perwakilan  anggota DPRD, perwakilan kabupaten/kota, hingga Kepala Perwakilan BPK, ini sebagai wahana untuk bertukar pikiran untuk mewujudkan good and clean corporate governance, sehingga tujuan pembangunan untuk kemakmuran rakyat dapat dicapai.

“Dalam pengelolaan keuangan daerah Permprov Lampung  telah menerapkan akuntansi berbasis aktual.  Penerapan akuntansi berbasis akrual telah berjalan 2 (dua) tahun dan telah memberikan perubahan yang berarti dalam pelaporan keuangan pemerintah. Tidak hanya memberikan informasi keuangan yang informatif dan transparan, namun juga mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah. Hal itu secara signifikan mampu memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian aset dan kewajiban pemerintah,” papar Taufik.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung Sunarto, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjutnya, kendala yang dihadapi, serta usulan perbaikan yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

“Saat penyerahan LHP BPK akan membuka forum Komunikasi untuk menindak lanjuti hasil temuan, saat ini BPK telah menjadwalkan pertemuan per triwulan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pertemuan yang dimksud telah berjalan dengan hasil yang cukup efektif,” kata sunarto. (ZN/*)

Komite IV DPD RI Pemeriksaan Keuangan

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan