Langgar UU Puncak Mas dan Bukit Mas Terancam Tutup

Bandar Lampung – Munculnya desakan pencabutan izin tempat wisata Puncak Mas dan Bukit Mas akan di sikapi oleh Komisi I DPRD Bandar Lampung dengan melakukan monitoring terlebih dahulu untuk dapat memastikan apakah pemilik usaha memiliki izin.

Kendati ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Thomas Azis Rizka sebagai pemilik karena kedua usaha tersebut tidak memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) namun Komisi I akan melakukan cross check langsung.

“ Nanti usai reses Komisi I segera cross check langsung mengenai pemberitaan media yang menyebutkan kedua tempat usaha itu tidak memiliki SIPA, harus kita pastikan dulu lah. Informasi dari kawan media juga sangat kita hargai namun tidak serta merta kita mengusulkan ke pimpinan agar merekomendasikan pencabutan izin,”tegas Jauhari yang didampingi Ketua Komisi Nu’man Abdi dan Barlian Mansyur saat dikonfirmasi usai rapat internal Komisi I, Jum’at (20/04).

Baca Juga:  Farewell Dinner Bersama Dubes Timur Tengah Berlangsung di Puncak Mas

Tempat usaha yang tidak memiliki izin SIPA sambung Jauhari, otomatis telah melanggar Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor  121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air.

“Tempat wisata seperti Puncak Mas dan Bukit Mas itu wajib mengantongi SIPA dan sanksi bagi pengusaha yang tidak taat terhadap aturan mengenai persoalan itu dapat dikenakan sanksi sebagiamana yang di kedua regulasi itu,”ucapnya.

Baca Juga:  Farewell Dinner Bersama Dubes Timur Tengah Berlangsung di Puncak Mas

Dikatakannya, selain sanksi administratif  berupa penghentian sementara  dan pencabutan izin, pelanggaran terhadap ketentuan pemerintah itu juga mengatur ancaman pidana dua tahun.

“ Kedua aturan itu kan tegas memuat mengenai sanksinya selain pencabutan izin juga ancaman kurungan penjara.jadi bukan rekayasa kami ini undang-undang yang bicara,  dan  kami melihat sepertinya pemilik usaha menganggap sepele persoalan SIPA karena usaha telah lama berdiri namun abai pada aturan bahkan sangat leluasa tidak membayar pajak, sangat kita sesalkan karena sebagai oarang yang mengerti hukum tidak semestinya pemilik usaha sewenang-wenang  seolah kebal hukum,”katanya.

Disinggung akan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu terkait usulan  Komisi I ke unsur pimpinan DPRD Kota bandar Lampung agar mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin, Jauhari bersikukuh pihaknya tidak akan terpengaruh.

Baca Juga:  Farewell Dinner Bersama Dubes Timur Tengah Berlangsung di Puncak Mas

“ Komisi sepakat usai monitoring nanti, usulan pencabutan izin usaha tempat itu tidak berubah. Kami sangat tidak mentolerir pengusaha hitam yang pura-pura gagal paham akan aturan sehingga menajdi modus untuk tidak memiliki izin bahkan membayar pajak. Apakah bandar Lampung ini akan semakin terpuruk PADnya  jika banyak pemilik usaha yang meniru pola-pola manajemen Puncak Mas dan Bukit Mas, Insya Allah usai reses nanti kita akan langsung cross check,”tandasnya.

Bukt Mas Puncak Mas

Posting Terkait