LMND Lampung Demo Polda & Polresta

Istimewa

BANDARLAMPUNG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) – DN Lampung menggelar unjuk rasa terkait indikasi kesewenangan aparat di Polda Lampung dan Polresta Bandarlampung, Sabtu (28/12/2019).

“Kami protes atas arogansi aparat terhadap anggota kami di Universitas Malahayati. Sebagai pelindung masyarakat tak sepatutnya bertindak melampaui kewenangannya dengan mengintervensi kami di kampus,” ujar orator aksi.

Unjuk rasa ini dipicu sangkaan intimidasi terhadap mereka tatkala bersikap kritis terhadap pemerintahan di ruang yang dianggap paling ilmiah dan demokratis yaitu universitas.

Hal itu tergambar dengan adanya ancaman pencabutan beasiswa dan pelarangan mengikuti UAS bagi mahasiswa Eksekutif Komisariat LMND-DN Universitas Malahayati.

Kamis (19/12/2019),  Kristina Tia Ayu yang merupakan Ketua Wilayah LMND-DN Lampung kembali dipanggil oleh pihak birokrat kampus, melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Malahayati Aditia Arief Firmanto, SH, MH., via chatt whatsapp.

Baca Juga:  Kritik dan Tudingan Dubes China Xiao Qian ke Menlu AS Mike Pompeo Usai Kunjungi Indonesia

Dalam pertemuan tersebut Aditia menyampaikan  bahwa mahasiswa yang tergabung dalam LMND-DN tidak dapat mengikuti UAS.

Kabar yang samapun disampaikan oleh mahasiswa Jurusan Hukum Pidana yang sebelumnya sudah mendengar kabar bahwa mahasiswa yang tergabung dalam LMND-DN tidak diperbolehkan mengikuti UAS.

Hal ini dilakukan pihak kampus dengan alasan aktivitas politik yang dilakukan LMND-DN Lampung melalui kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung terkait isu Papua untuk segera dihentikan.

Disampaikan pula bahwa ini merupakan peringatan terakhir, apabila dalam waktu sebelum jadwal UAS dilaksanakan LMND-DN Lampung tidak memberikan keputusan sesuai kehendak universitas dan kepolisian maka mereka yang terlibat dalam organisasi LMND-DN di Universitas Malahayati Fakultas Hukum tidak diperbolehkan mengikuti UAS.

Baca Juga:  LMND Netral di Pilgub Lampung 2018

Pemanggilan terhadap Kristin tersebut bukan hal yang pertama terjadi, sebelumnya pernah terjadi juga. Ketika itu mereka yang mengikuti aksi massa dengan issue “Kebebasan Berpendapat adalah Hak Asasi, Hentikan Kriminalisasi dan Bebaskan Aktivis Pro Kemerdekaan Papua Tanpa Syarat” pada Rabu,18 September 2019 di depan Universitas Bandar Lampung juga mengalami hal serupa.

Sebelumnya pada, Kamis (19/9/2019), Kristin diminta menemuin Aditia. Tetapi baru terealisasi pada Jumat (20/9/2019).

Pada saat itu bahkan intimidasi yang dilakukan terhadap Kristin berupa ancaman pencabutan beasiswa kuliah yang sebetulnya tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya.

Baca Juga:  Kritik dan Tudingan Dubes China Xiao Qian ke Menlu AS Mike Pompeo Usai Kunjungi Indonesia

Berdasarkan kronologis tersebut wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi – DN Lampung mengencam tindakan Intimidasi Intel Polresta Bandarlampung dan Polda Lampung terhadap kampus dan mahasiswa Universitas Malahayati.

Mereka juga menuntut penghentian pembungkaman ruang demokrasi dalam kampus; mengecam keras TNI – Polri terlibat dalam aktivitas pendidikan.

Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis; bebaskan tahanan politik pro-demokrasi; hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.

Usut tuntas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat TNI, Polri, dan PolPP; hentikan pelecehan seksul dalam kampus.

Serta, mengutuk keras tindakan represivitas aparat TNI, Polri, dan PolPP, terhadap warga Tamansari, Bandung Jawa Barat. (*)

LMND

Posting Terkait