Marak Potensi Pungli, Kepsek SD-SMP Balam Terima Penyuluhan Kejati

Bandar Lampung – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP di wilayah Kota Bandar Lampung, terkait dengan maraknya berita pungutan biaya sekolah yang membebankan Orangtua Wali murid, sehingga mengundang perhatian publik dan Ombudsman Perwakilan Lampung.

Bertempat di Aula SMP N 16 Bandar Lampung yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Bandar Lampung Ibu Hj. Eka Afriana, S.Pd., M.Si. acara berlangsung secara dinamis dan aktif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Senin (19/04)

Turut Hadir, dalam acara tersebut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung Andrie W Setiawan, S.H S.Sos., M.H. serta Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Lampung Ibu Effi Harnidah S.H., M.H, Kepala Sub eksi Produksi Sarana Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung Agung Prabudi Jaya Sakti, S.H

Andre mengatakan, bahwa edukasi hukum yang disampaikan menjelaskan tentang modus operandi pungutan liar atau pungli pada lingkup pelayanan sekolah SD dan SMP di wilayah kota Bandar Lampung.

“Potensi Pungli menjelaskan ada pada biaya LKS atau lembar kerja siswa atau modul pengayaan, biaya buku sekolah, biaya les dan tambahan pelajaran,”tegas andre

Kemudian, pada biaya praktikum, kegiatan ekstrakulikuler, iuran kebersihan, maupun keamanan, pungutan uang sertifikasi guru, pungutan atas nama uang komite sekolah, dan biaya study tour.

Sementara, Jaksa Effi Harnidah S.H., M.H, menerangkan kegiatan tersebut kepada audience tentang peran dan fungsi sekolah berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bahwa Penyelenggaraan pendidikan bukan hanya tanggung jawab dari Pemerintah pusat ataupun Pemerintah Daerah saja melainkan pula dibutuhkan peran serta masyarakat dalam peningkatan dan menciptakan inovasi pada pelayanan dunia pendidikan.

Untuk itu, terkait dengan komite sekolah, tidak hanya memiliki tugas dalam penggalangan dana saja tetapi mempunyai tanggung jawab lain yaitu untuk membuat Rencana Anggaran Kegiatan Belanja Sekolah (RAPBS), RKAS serta Pengawasan.

Lalu, terkait dengan sumbangan sukarela, apabila dilakukan dengan surat pernyataan yang mengikat para wali murid, hal tersebut dikategorikan sebagai pungutan liar dikarenakan bahwasanya sumbangan sukarela tidak terbatas dengan dana dan waktu melainkan dapat berupa jasa dan bentuk lainnya.

“Sehingga, Sekolah dapat meminta sumbangan dana sukarela kepada para wali murid yang digunakan untuk pembiayaan guna sarana, prasarana atau operasional sekolah, akan tetapi dalam pelaksanaan dan penggunaan dana tersebut harus bersifat tidak memaksa, terbuka,dan transparansi, “pungkasnya (Rls)

Posting Terkait