Membagikan Tanah dan Mendulang Suara

Iwan Nurdin (Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria)

Kalau ada konsesi besar yang akan dikembalikan, saya tunggu sekarang, dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil.

BPN Prabowo: Kalau memang mau membagi-bagikan HGU silahkan buat Perpuu.

Berbalas statemen tersebut sungguh menggembirakan. Daripada urusan SARA kan lebih baik soal semacam ini. Pak Jokowi memang tak sekedar menunggu. Ia menawarkan Perhutanan Sosial juga redistribusi tanah. Capaiannya memang belum besar. Meskipun angka yang ia capai sudah lebih dari 2 juta hektar. Tahun lalu Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria.

Menurut BPN Prabowo hal ini belum cukup, sebaiknya diterbitkan Perpuu. Kalau berani jangan cuma nyindir (Prabowo) tapi terbitkan Perpuu HGU sehingga bisa menertibkan konglomerat bertanah luas tanpa pandang bulu, tantang BPN.

Seperti kita tahu, sebuah Perpuu untuk menjawab situasi seperti kegentingan dan kedaruratan, juga kecepatannya menghadirkan kepastian hukum dalam menjawab kekosongan hukum yang terjadi. Tentu Perpuu juga dapat dihadirkan dalam waktu cepat.

Baca Juga:  Gandhi, Samin dan Semen

Situasi agraria kita memang genting. Ada 1 persen penduduk menguasai 68 persen pemilikan, penguasaan dan pengusahaan tanah. Konflik agraria juga merebak dan menyebabkan ratusan ribu korban setiap tahun. Sementara, hukum sumber daya alam dan agraria telah didesain untuk menyelesaikan konflik semacam ini tanpa keadilan. Bahkan penanganannya di lapangan penuh represifitas.

Menurut saya mungkin bukan Perpuu HGU, ya. Tapi Perpuu Reforma Agraria. Jadi menjawab kelemahan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria sekaligus menjawab tantangan BPN Prabowo yang menuduh nyali Jokowi kecil dalam urusan ini. Barulah kita sadar bahwa nyali para pemimpin kita baik di Jokowi dan Prabowo memang besar.

Kalau tak mau menunggu Perpuu juga bisa saja. Sekali lagi, Prabowo bisa serahkan tanahnya dan turut serta menyiapkan serikat tani menerima tanah tersebut dalam bentuk koperasi produksi.

Jokowi juga bisa memerintahkan menertibkan HGU PTPN dan tanah kehutanan yang bermasalah itu dengan cepat.

Baca Juga:  Pondok Cina Depok

Apa sih yang sedang diperebutkan dalam perdebatan ini. Suara pemilih.

Mari berhitung.
Benar, ada 33 ribu desa definitif yang diklaim berada di dalam kawasan hutan. Desa tersebut berupa kampung, sawah, dan lengkap dengan rumah warga dan bahkan fasilitas umum bak kota. Namun, masih disebut kawasan hutan. Setiap saat bisa diusir atas nama UU kehutanan dan dikriminisasi dengan UU P3H. Mereka semua tak bisa mensertifikatkan tanahnya. Ini belum disentuh dan diselesaikan. Dari 33 ribu desa tersebut, ada sedikitnya 15 ribu desa yang sesungguhnya dihuni komunitas-komunitas adat yang bukan saja desa tersebut namun hutan hutan adat mereka diklaim negara.

Ada puluhan ribu desa yang bersebelahan dan bahkan berada di dalam HGU Perusahaan Perkebunan. Mereka hidup dalam peraturan perusahaan. Jika desa mereka di dalam perkebunan, portal jalan perusahaan bisa seenaknya ditutup di pihak perkebunan dan masyarakat tidak bisa melintas. Sementara cerita pahit perampasan tanah mereka masih tergambar.

Baca Juga:  Perombakan Parlemen Untuk Reforma Agraria

Anda tahu, jikapun persoalan desa-desa ini diselesaikan, ketimpangan belum tuntas. Sebab warisan ketimpangannya begitu dalam. Dus, ini belum reforma agraria sepenuhnya. Nyicil yang baik tak apa kok.

Saat ini, ada jutaan pekebun yang mengelola tanah tiba-tiba dipalak oknum kehutanan ketika panen, ditangkap menebang pohon yang ia tanam, ditakut takuti atau dipaksa ikut program pihak kehutanan karena satu hal, tanahnya diklaim sebagai kawasan hutan.

Puluhan tahun suara semacam ini dibungkam, sukurlah pemilu tahun ini suara mereka setidaknya diperebutkan melalui masalahnya. Orang orang ini dalam pemilu lalu dipaksa mendengarkan narasi orang orang kota dalam politik. Bahkan ketika orang bicara tani paling banter pupuk, benih, yang selalu jadi bancakan.

Sebaiknya kedua kandidat makin mempertajam rencana rencana mereka terhadap masalah agraria ini.

Agraria Iwan Nurdin KPA

Posting Terkait