Menguak Pemberi Perintah Dalam Kasus Pajak Minerba

Sangkaan korupsi atas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan [MBLB] yang harusnya disetorkan senilai kurang lebih Rp2 miliar ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah [BPPRD] Pemkab Lampung Selatan ditengarai dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan.

Fajarsumatera.co.id-Dua orang sumber belum lama ini kepada reporter Fajarsumatera.co.id yang mengetahui perjalanan kasus ini menyebut bahwa, tanda tangan palsu itu dituangkan dalam secarik kertas dan hal itu lah yang menjadi dasar oknum BPPRD melakukan penarikan pajak kepada para wajib pajak.

Menariknya, tanda tangan yang diduga dipalsukan itu adalah milik salah satu tersangka pada kasus ini. Inisial tersangka tersebut disebut-sebut ialah YMS [Yuyun Maya Saphira]. Sementara sosok yang menarik pajak tersebut ditengarai dilakukan oleh SM [Soma], seorang tenaga honorer.

Sumber tersebut menegaskan, bahwa sosok pemberi perintah kepada para tersangka di dalam kasus ini, ditengarai datang dari seorang pejabat elite di BPPRD Lamsel atau setidak-tidaknya digambarkan sebagai seorang dengan jabatan Kepala BPPRD Lamsel.

Perihal hal yang menyangkut YMS sebelumnya sudah ditanggapi oleh kuasa hukumnya. Muhammad Ilyas pada Selasa, 5 Januari 2021 mengatakan, bahwa kliennya diduga hanya sebagai korban karena hanya mengikuti arahan dari atasan saja.

“Bagaimana regulasi di Lamsel yang kami pun melihat, ada semacam kesalahan ataupun kacaunya administrasi di pemerintahan tersebut. Sehingga ada dampak klien kita di bawah ini.

Dan ada yang menarik di dalam pemeriksaan tadi, klien kita sedikit menyebut atasan beliau. Cuman ada beberapa item yang itu, agak terungkap,” tuturnya saat itu di Kantor Kejaksaan Tinggi [Kejati] Lampung.

Ilyas menegaskan lagi, bahwa kliennya yang hanya sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan di BPPRD Lamsel ditengarai bertugas karena adanya perintah dari pimpinan.

“Terkait bagaimana perintah ataupun, struktur lah ya. Karena klien kita ini kan kepala bidang yang tentu di atasnya ada semacam kadis atau kepala badan kan. Klien kami kami duga hanya menerima perintah saja. Dugaannya seperti itu,” pungkas dia.

Untuk diketahui, pajak MBLB tidak tercatat ke dalam Pendapatan Asli Daerah [PAD] Pemkab Lamsel sejak tahun 2017 sampai 2019.

Reporter Fajarsumatera.co.id mengonfirmasi poin-poin informasi di atas kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum [Kasi Penkum] pada Kejati Lampung Andrie W Setiawan.

Pada Kamis, 21 Januari 2021, Andrie mengatakan bahwa sejauh ini, peranan YMS diduga sebagai otak dari persoalan yang sedang ditangani jaksa sebagai penyidik dari bidang Pidana Khusus [Pidsus].

Penjelasan tersebut sejauh ini selaras dengan ungkapan Kejati Lampung saat YMS ditahan, bahwa YMS diduga sebagai sosok yang mengontrol dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Jumat siang, 22 Januari 2021, reporter Fajarsumatera.co.id kembali melakukan permintaan tanggapan perihal dugaan modus operandi dalam kasus tersebut perihal tanda tangan palsu.

Andrie mengatakan sejauh ini, modus demikian memang kerap terjadi. “Soal bagaimana di dalam hal kasus ini ada fakta misalnya pemalsuan tanda tangan? Memang itu modus itu yang diduga dilakukan para pelaku.

Tapi secara detail belum bisa kami sampaikan ke publik. Karena tentu saja kita masih perlu mendalami lebih jauh. Nanti juga akan terbuka saat di persidangan. Jadi di sana lebih terbuka, silakan teman-teman pers turut memantau perjalanannya sampai ke persidangan,” imbau Andrie di hadapan pewarta.

Lantas bagaimana tanggapan Kejati Lampung perihal informasi atas dugaan bahwa tersangka YMS disebut hanya lah menerima perintah dari atasan serta proses pemeriksaan kepada Badruzzaman dan Burhanudin yang keduanya adalah sempat menjadi pimpinan YMS dan telah diperiksa penyidik?

“Tentu saja penyidik sudah menelusuri itu. Kan kita tidak berdasarkan asumsi ketika orang bilang bahwa ini ke sini,” terangnya.

Kendati tidak menjelaskan bahwa jaksa sebagai penyidik akan menindaklanjuti dugaan-dugaan keterlibatan atasan tersangka YMS, ia mengatakan lembaganya dipastikan memedomani prinsip persesuaian fakta berikut dengan alat bukti yang tersedia.

“Kita harus mengumpulkan fakta-fakta itu menjadi lengkap dengan peristiwa yang ada berdasarkan minimal 2 alat bukti,” timpalnya.

Sebenarnya jaksa sebagai penyidik diketahui sudah meminta keterangan Kepala BPPRD Lamsel Burhanuddin pada 18 November 2020. Kemudian turut meminta keterangan eks Kepala BPPRD Lamsel Badruzzaman pada 20 Januari 2021.

“Untuk pemeriksaan-pemeriksaan siapa saksinya tidak bisa kami sampaikan detail dan lengkap berdasarkan UU KIP. Tentu saja penyidik sudah mengarah ke sana. Intinya saksi yang diperiksa kami tidak bisa sampaikan secara terbuka,” imbuhnya.

Jabatan tersangka YMS sebagai kepala bidang pada BPPRD Lamsel diketahui masih diemban pada 25 November 2019.

Saat itu, ia adalah anak buah dari Burhanuddin. Burhanuddin dilantik untuk menduduki jabatan sebagai Kepala BPPRD Lamsel menggantikan Badruzzaman. Pelantikan yang dilakukan oleh Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto tersebut, berlangsung pada tanggal 5 November 2019.

Sampai produk jurnalistik ini dipublikasikan, permintaan tanggapan atau klarifikasi yang dilayangkan setidak-tidaknya kepada Kepala BPPRD Lamsel hari ini yakni Burhanuddin, belum mendapat respons.

Redaksi Fajarsumatera.co.id tercatat sudah melayangkan sejumlah pertanyaan kepada Burhanuddin lewat pesan Whats App ke nomor ponsel pribadinya selama 2 hari berturut-turut. Kemudian nomor pribadinya saat dihubungi tidak merespons.

Upaya ini diketahui sebagai pemenuhan dari prinsip keberimbangan dalam pembuatan produk jurnalistik sesuai dengan UU Pers.

Selaras dengan Pedoman Media Siber, redaksi Fajarsumatera.co.id masih akan menerbitkan informasi terbaru atas materi yang ada pada konten produk jurnalistik ini.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Posting Terkait