DPRD Metro Ultimatum Dinsos Verifikasi 19 ASN Terdeteksi Terima Bansos
FSadmin
Posted On 11/10/2023
Kota Metro — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro memberikan waktu satu minggu ke Dinas Sosial (Dinsos) untuk melakukan verifikasi terhadap 19 ASN Terdeteksi Terima Bansos pada program PKH & BPNT.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Fahmi Anwar mengatakan bahwa, terkait 19 ASN yang terdeteksi menerima bantuan sosial (bansos) yang ada di Kota Metro.
Mereka mengakui dari 600 data yang dikirim oleh kementerian sosial untuk dilakukan verifikasi berkenan data-data penerima bansos yang bersumber APBN dari pusat.
“19 ASN ini masih dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Oleh karena itu diberikan kesempatan juga kepada Dinas Sosial untuk melakukan sanggahan, apakah memang disampaikan oleh Kemensos itu benar atau tidak terutama berkenaan khususnya tentang 19 ASN ini,” ujarnya.
Dia menyampaikan, ini terdapat salah satu contoh ada satu data yang salah yaitu dia bukan ASN, tetapi hanya dia berjualan di depan SD.
“Artinya, nanti kita melakukan sanggahan dengan bukti apa yang terjadi di lapangan. Selanjutnya nanti saya meminta laporan dari Dinas Sosial apa hasil terhadap 19 ASN yang diduga masih menerima Bansos ini,” ungkapnya.
Selain itu, dirinya mengungkapkan, kalau memang ada alasan yang kuat tentang mereka menerima sebelum menjadi ASN itu memungkinkan saja.
“Tetapi kita akan lihat data di lapangan dan saya mengingatkan untuk memang benar-benar valid datanya di lapangan dan terbuka untuk semua,” terangya.
“Mereka berjanji dengan waktu kurang lebih seminggu akan memberikan kepada kita data tersebut, dan nanti kami akan terbuka. Untuk pemanggilan kemarin sudah sekitar 2 hari yang lalu,” sambungnya.
Dia menambahkan, mengenai sanksi apabila ASN terbukti menerima bantuan sosial (bansos) sepenuhnya diserahkan ke pihak Inspektorat.
“Jadi untuk sanksi, nanti kita liat sesuai apa yang menjadi besar atau kecil pelanggarannya. Maka untuk itu kita serahkan ke Inspektorat untuk dilakukan pembinaan sampai dengan sanksi yang menurut undang-undang,” pungkasnya. (Rahmat).
