Ketua DPRD Metro Dorong Disabilitas Berekspresi dan Berdaya Saing
Kota Metro– Ketua DPRD Kota Metro Tondi Muammar Gaddafi Nasution membuka Workshop Bakti Sosial AWPI Untuk Negeri di Destinasi Wisata Amor, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, pada Senin (13/03/2023).
Turut hadir pada kegiatan Bakti Sosial AWPI Untuk Negeri Ketua DPRD Kota Metro Tondi MG Nasution, Kepala Dinas Tenaga Kerja Budi, Kepala Dinas Pendidikan &Kebudayaan Kota Metro, Suwandi, Dinas Sosial Metro Plt I Made, Sekretaris Dinas Kominfo Yudha,
Dinas P3KB Kota Metro, Dosen Unila Dr. Sowiyah, dan Tamu Undangan lainya.
Ketua DPRD Kota Metro, Tondi MG Nasution mengapresiasi atas terselenggaranya Workshop Bakti Sosial AWPI Untuk Negeri bagi Penyandang Disabilitas.
Menurutnya, pihaknya akan memberikan ruang berkarya dan beraktifitas kepada para penyandang disabilitas di wilayahnya.
“Perlakuan setara perlu dilakukan supaya penyandang disabilitas dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan kemampuannya sehingga keberadaan mereka dapat berdaya guna mendukung pembangunan di Kota Metro,” ungkapnya.
Selain itu, misi utama yang hendak dicapai adalah bagaimana mewujudkan pelayanan kepada penyandang disabilitas yang cepat, mudah, dekat dan berkualitas.
“Menjawab pertanyaan para wali murid dan perwakilan dewan guru, saya akan berupaya untuk menjembatani permasalahan penyandang disabilitas yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan, jaminan dan perlindungan sosial,” katanya.
Dia menambahkan, upaya rehabilitasi sosial dilakukan dalam bentuk motivasi dan diagnosa psikososial, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental spiritual, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial.
Dikesempatan yang sama, Ketua DPC AWPI Kota Metro Verry Sudarto mengatakan bahwa, keinginannya agar di perkantoran memiliki akses untuk para disabilitas, karena menurut undang-undang tersedia 2% tenaga bagi kaum disabilitas.
“Tujuan kami mengadakan kegiatan ini adalah untuk membangkitkan orang tua supaya mereka yang mempunyai anak disabilitas jangan memiliki rasa ragu untuk menyekolahkan anak mereka,” katanya.
Lebih lanjut Verry Ketua DPC AWPI Metro meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian serius kepada penyandang disabilitas. Perlakuan setara tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas harus ditingkatkan lagi di tengah masyarakat.
Disamping memberikan bantuan pembinaan, pendampingan konsultasi penyandang disabilitas yang tak kalah penting adalah edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada penyandang disabilitas.
“Urgensi pemenuhan hak penyandang disabilitas saat ini perlu dioptimalkan dengan mengacu pada kewajiban pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berikut turunannya. Ini merupakan paradigma baru, menggantikan UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,” tandasnya
Metro Dicanangkan Kota Inklusif Sejak Tahun 2012
Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Metro Suwandi menyampaikan, terkait disabilitas menjadi kewajiban pemerintah untuk penanganannya.
“Penanganan ini bukan hanya satu dinas saja. Tetapi lintas sektoral juga, tentunya kami sesuaikan. Karena, Metro ini kota inklusif yang sudah dicanangkan sejak tahun 2012. Artinya, di seluruh satuan pendidikan harus mengakomodir anak-anak yang berkebutuhan khusus itu,” ujarnya.
“Jadi bukan hanya anak normal saja yang diakomodir, tetapi anak berkebutuhan khusus harus diakomodir juga khususnya di tingkat SD dan SMP dibawah naungan Disdikbud Kota Metro,” sambungnya.
Disnaker Dorong Perusahaan Pekerjakan Disabilitas
Sementara itu, Budi Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Metro mengatakan bahwa, pihaknya akan mendorong setiap perusahaan di Bumi Sai Wawai untuk memberi lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, pihaknya berencana mengadakan pelatihan-pelatihan bagi anak-anak penyandang disabilitas yang sudah masuk usia kerja.
“Kalau khusus kami tenaga kerja yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap mereka yang sudah masuk usia kerja. Kami nanti meminta kepada pengusaha-pengusaha untuk memfasilitasinya,” kata budi.
Dia mengungkapkan, pihaknya akan berkolaborasi dan merapatkan bersama OPD terkait lainnya untuk membahas rencana pelatihan tersebut.
“Nanti kita akan berkolaborasi dan kita rapatkan. Kebetulan pak walikota kan sebagai Ketua ULD Pokja Unit Pelayanan Disabilitas. Nanti beliau (walikota) yang akan mengkolaborasikan dengan OPD-OPD lainnya,” ungkapnya.
“Mudah-mudahan di anggaran perubahan nanti, kita akan menambahkan untuk pelatihan- pelatihan khusus disabilitas,” pungkasnya (Advertorial/Rahmat).