Oknum Penyerobot Tanah PT WHP Mangkir Panggilan Polisi

Tommy Saputra | Fajar Sumatera

BANDARLAMPUNG –  Oknum Penyerobot Tanah milik PT PT Way Halim Permai (WHP) Aferrin dan Yansori mangkir saat dipanggil pihak penyidik dari Polresta Bandarlampung

“Informasinya memang kemarin (Senin, red) kedua orang itu telah dipanggil dan dimintai keterangan mengenai laporan kami. Tetapi informasi yang saya dapat hingga kini keduanya mangkir,” jelas Direktur PT WHP Tommy Soekianto Sanjoto, Selasa (1/10).

Dia berharap agar laporan pihaknya terus di tindaklanjuti oleh pihak kepolisian agar kasus ini bisa selesai. “Saya harap cepat selesai, karena memang tanah itu masih diduduki oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” harapnya.

Lalu dihari bersamaan kedua terlapor itu dipanggil, ia pun telah bertemu dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. “Dalam pertemuan itu kami menjelaskan mengenai sengketa tanah milik PT WHP ini, dan Gubernur (Arinal, red) pun mendukung. Apalagi rencana nantinya kami akan membangun beberapa pusat-pusat kegiatan,” bebernya.

Tidak hanya itu, ia pun telah memaparkan rencana dari PT WHP untuk membangun kawasan mall yang terintegrasi, hotel, sky business park, office tower, apartement, hingga sky road parking.

“Kawasan ini dibangun degan metode mixed-use development yang akan menyediakan segala fasilitas di dalam area pengembangannya. Mulai dari hunian, perkantoran, sekolah, tempat hiburan, perbelanjaan, rekreasi, bahkan sistem transportasinya pun dipikirkan dengan matang,” tuturnya.

Dan yang lebih penting dari semua hal tersebut pihaknya pun memastikan legalitas dan kajian lingkungan. “Kajian ini pun telah dilakukan sebelum pelaksanaan pembangunan kami laksanakan,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, berusaha menghalangi saat eksekusi lahan, PT Way Halim adukan oknum yang mengklaim lahan seluas sekitar 7,1 hektar yang sempat menjadi tempat penampungan sementara pedagang PKOR.

Lahan sekitar 7,1 herktar yang terletak di Jalan Sultan Agung tersebut sebelumnya sempat menjadi sengketa namun sesuai dengan surat keputuan MA Nomor 174 K/Pdt/2019 menyatakan untuk mengosongkan siapa saja yang menduduki tanah yang menjadi objek sengketa.(TS)

PT WHP

Posting Terkait