Sekali Lagi Tentang Muhammadiyah
Oleh: Moh. Nizar
Tulisan ringkas ini tidak dimaksudkan untuk menambah keruh ruang publik berkenaan dengan video viral berkait “Muhammadiyah” beberapa hari yang lalu.
Pandangan penulis melalui tulisan ini dimaksudkan untuk meluruskan “kekeliruan” dalam memahami Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi besar dan tua di negara ini.
Hal ini penting sebagai catatan bersama karena dampak kekeliruan logika yang kemudian meletup dalam bentuk “pernyataan” memiliki konsekuensi yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lebih-lebih pada masyarakat yang majemuk. Adapun diantara kekeliruan tersebut ialah sebagai berikut.
Selama ini, banyak orang menyebut Muhammadiyah berpaham Wahabi, padahal dalam kultur masyarakat Arab (Saudi) peran perempuan masih seputaran menjalankan tugas-tugas domestik. Sementara di Muhammadiyah gerakan Aisyiah tidak hanya mengurusi sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) tetapi juga pada pekerjaan sosial-publik kemasyarakatan.
Selain itu ada yang menggolongkan Muhammadiyah sebagai kelompok Salaf, padahal jelas-jelas Muhammadiyah memiliki Rumah Sakit dan menolak dunia klenik/perdukunan. Bahkan, untuk menentukan bulan Ramadhan Muhammadiyah menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan moderen.
Demikian halnya dalam kehidupan bernegara, jika ada orang yang memandang organisasi Muhammadiyah sebagai basis partai tertentu secara empiris dapat dilihat apakah keberadaan basis Muhammadiyah berkolerasi dengan perolehan kursi partai yang dimaksud? Tentu tidak! Karena Muhammadiyah merupakan organisasi terbuka yang didalamnya terdapat aliran Salafi, Nasionalis, Marhaenis, Tradisionalis dan Modernis.
Menyadari kemajemukan ini Muhammadiyah sebagai organisasi secara tegas menyatakan tidak berpolitik praktis. Meski demikian, Muhammadiyah tidak melarang kepada para anggota/kadernya secara individual untuk terjun ke dalam dunia politik.
Pada konteks ini, dapat dipahami bahwa Muhammadiyah secara konsisten memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat tanpa harus terlibat dalam politik praktis.
Oleh demikian, manakala terdapat anggapan yang memandang Muhammadiyah akan melakukan mobilisasi massa terhadap partai-partai tertentu maka pernyataan yang demikian merupakan suatu kesimpulan yang terburu-buru (hasty generalization) dan perlu dikoreksi ulang.
*Ketua Bidang Kajian dan Pendidikan Politik Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung.