Mengevaluasi Total Proyek Strategis Nasional (PSN)
Iwan Nurdin
Presiden Prabowo meminta agar dilakukan evaluasi terhadap PSN. Permintaan ini sejalan dengan terus melambungnya kasus hitam PIK 2 yang mendapatkan sertifikat HGB hingga di laut.
Proyek Strategi Nasional (PSN) telah menjadi cara Pemerintah Jokowi mengokohkan kuasa Jakarta mengerahkan dan menertibkan kekuasaan di bawahnya dalam rangka mempercepat sejumlah proyek yang dinilai berjalan lambat.
Keluhan dari lapangan misalnya perihal perizinan, tata ruang, pengadaan tanah, impor bahan dan mesin penunjang dan lain lain yang lambat. Dipercepat! Hasilnya memang terjadi percepatan Bahkan, secara sederhana kita bisa melihat truk dengan stiker PSN dapat bebas melenggang 24 jam dan bebas dari hambatan polisi lalu lintas misalnya.
Keajaiban dari Proyek Strategis Nasional lainnya tentu bisa menarik kemudahan APBN dan Dana Negara lainnya dalam membiayai proyek tersebut. Sekilas tak ada yang salah. Bahkan tata cara yang terbilang adhoc ini menjadi obat manjur.
Namun, tentu para pengusaha melihat inilah jalan keluar yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi menjawab tantangan investasi di Indonesia.
Mereka ingin juga agar rencana usaha mereka menjadi PSN. Sementara pemerintah juga gemar menawarkan label PSN kepada pengusaha yang berniay investasi. Akhirnya, hampir semua proyek PSN kemudian adalah proyek swasta yang dilabeli PSN.
Tapi tidak ada makan siang yang gratis untuk menjadi PSN. Di sinilah penting diperiksa evaluasi PSN. Apa yang mesti dievaluasi: Pertama, Nilai strategis dari proyek tersebut dalam menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat yang dapat diukur dari penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi rakyat, daya saing nasional di kancah global dan dampak sosial ekonomi serta lingkungan yang menyertainya
Kedua, Mengevaluasi potensi kerugian negara karena keterkaitan penguasa dan pengusaha dalam membagi-bagi kue usaha dalam label PSN. Sebab uang rakyat banyak terpakai di sana. Misalnya, mengapa proyek jalan tol dengan dana rakyat ke PIK 2 dan perumahan elit di Banten diutamakan dibandingkan ke kawasan industri yg macet total?
Ketiga, beberapa PSN telah menghasilkan proyek-proyek yang tidak terpakai. Lihat saja Bandara Internasional Jawa Barat BIJB yang kosong melompong. Padahal Bandara Bandung telah ditutup demi BIJB yang mengakibatkan pariwisata di Bandung suram. Penting melakukan mitigasi terhadap kasus semacam ini dan mencegah kejadian serupa dalam PSN yang tengah berjalan.
Keempat, memastikan pelaksanaan PSN menghasilkan nilai pembangunan yang bersih, menghormati HAM dan Lingkungan. Sehingga label PSN bukan menjadi bungkus kekuasaan menjalankan kuasa yang sewenang-wenang.