Pansus Dorong Rekomendasi NPHD ke Penegak Hukum

BANDAR LAMPUNG – Panitia khusus (pansus) politik uang DPRD Provinsi Lampung berwacana mengeluarkan rekomendasi ke institusi penegak hukum untuk mengungkap alasan perpindahan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari bank daerah ke bank lain sekaligus mengusut tuntas pelaku politik uang di pilgub 27 juni 2018.

“Kita akan mengeluarkan banyak rekomendasi. Tetapi itu diantaranya rekomendasi yang akan kita keluarkan di rapat paripurna nantinya,” kata ketua Pansus DPRD provinsi Lampung, Mingrum Gumay, Kamis (16/8).

Dengan adanya rekomendasi ke aparatur penegak hukum baik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian untuk mengetahui apakah perpindahan  penyimpanan anggaran pilgub dari Bank daerah ke bank lain itu bersifat administratif atau terdapat permasalahan hukum.

“Kita memiliki institusi penegak hukum yang mempunyai kewajiban menegakan aturan itu, apakah semata-mata bersifat administratif atau justru ada persoalan hukum. Karena persoalan ini tidak sesederhana itu dan Pansus memiliki kewajiban menyelidiki mengungkap dan menindaklanjuti ke institusi lain sebagai fungsi pengawasan,”katanya.

Baca Juga:  Pileg Dan Pilpres Tidak Akan Ganggu Kinerja Pansus

Selain itu pihaknya juga mempertanyakan mekanisme perpindahan anggaran hingga regulasi yang mengatur pemberian pinjam pakai kendaraan Inova dan Avanza dari pihak Bank ke Bawaslu Lampung.

“Pengalihan ini seperti apa? apa benar fasilitas dan jaringan Bank Lampung tidak seperti Bank Mandiri dan BRI. Bagaimana pertanggungjawaban kabag keuangan pemprov Lampung, koordinasinya seperti apa, bagaimana giro pemerintah, suku bunga dan benefit lainnya. Kalau ada suku bunga, maka harus dimasukan ke kas daerah pemprov Lampung,”ucapnya

“Persoalan mendapat mobil Inova dan Avanza yang menjadi aset KPU RI, maka perlu diketahui sumber anggarannya. Karena ini dari APBD Lampung, pertanyaannya ada tidak koordinasi dengan pemprov Lampung, ada tidak pemberitahuan ke Banang DPRD Lampung, ada tidak dilaporkan ke ke KPK,”ujarnya.

Baca Juga:  Pansus Politik Uang Kembali Panggil Purwanti Lee

Sementara itu, pelaporan ke institusi hukum lainnya untuk  menelusuri dan mengusut tuntas  persoalan penyandang dana, penggerak dan aliran dana dugaan politik uang di pilgub 27 juni 2018.Karena pada prinsipnya, kata Mingrum setiap warga Negara diperlakukan sama dihadapan hukum.

“Jadi harus ditelusuri termaksud dugaan keterlibatan Vice Presiden PT Sugar Group Company (SGC) Purwanti Lee alias Ny. Lee . Kalau ternyata dia (Ny. Lee) sebagai otak pelaku penyandang dana dan menimbulkan kejahatan politik dalam proses pilkada, maka harus di tindak. Kita juga mau menyelidiki apakah Ny Lee ini sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA),”ujarnya.

Baca Juga:  Masyarakat Desak Pansus Politik Uang Keluarkan Rekomendasi

“Langkah itu agar rasa keadilan di masyarakat tidak terabaikan dan proses demokrasi di event akan datang bisa berlangsung secara kondusif dan terjaga. Karena kita tidak boleh meracuni rakyat dengan menghalalkan segala cara demi kekuasaan semata,”tegasnya.

Kemudian, saat disinggung beredarnya kabar adanya indikasi kecurangan dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Grup Company (SGC), ia mengungkapkan jika hal itu benar, maka persoalan ini termaksud sebagai penindasan rakyat Bumi Ruwa Jurai.

“Kalau ternyata PT SGC itu diindikasi menyalahgunakan HGU dengan merampas hak tanah rakyat berarti ada penindasan di provinsi Lampung dan itu harus ditegakan. Karena buat saya pribadi tidak ada pengecualian untuk setiap orang di mata hukum,”tegasnya. (*)

4,114 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Pansus Politik Uang

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan