Panwaslu Kecamatan Wajib Pahami Tupoksi

Foto: Istimewa

BANDARLAMPUNG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandarlampung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Divisi Penanganan  Pelanggaran Panwaslu Kecamatan se-Kota Bandarlampung, di Aula Bawaslu Kota Bandarlampung, Jumat (21/02).

Kegiatan ini sebagai persiapan dalam menjalani tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandarlampung tahun 2020.

Rakor tersebut dihadiri Komisioner Bawaslu Kota Bandarlampung Yahnu Wiguno Sanyoto, Asep Setiawan, Gistiawan, dan Yusni Ilham, serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan di Kota Bandarlampung.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandarlampung, Yahnu Wiguno Sanyoto menjelaskan, Rakor tersebut merupakan upaya konsolidasi yang dilakukan Bawaslu Kota Bandarlampung untuk menegaskan kembali tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Bandarlampung terutama terhadap tahapan yang diawasi, yaitu tahapan pencalonan perseorangan, rekruitmen PPS, rekruitmen PK, pengawasan netralitas ASN dan TNI/Polri sehingga dalam memproses dugaan pelanggaran Panwaslu Kecamatan bertindak sesuai aturan yang ada.

Selain itu, Yahnu juga menekankan dalam menjalankan fungsinya, Panwaslu Kecamatan wajib memaksimalkan semua potensi yang ada mulai dari tahap investigasi dan penelusuran sampai dengan proses penanganan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan untuk itu Panwaslu Kecamatan diwajibkan untuk memahami semua aturan-aturan penyelenggaran dan pengawasan.

“Panwaslu Kecamatan wajib teliti dalam proses penanganan dugaan pelanggaran, apalagi dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 sesuai aturan menggunakan hari kalender jadi Panwaslu Kecamatan wajib siaga 1×24 jam selama seminggu untuk memproses laporan atau temuan dugaan pelanggaran” tambah Yahnu.(*)

 

 

 

Posting Terkait