Pedas! LBH Pertanyakan Integritas Tim Pemeriksa Kemenkum-HAM Soal Lapas Bandar Lampung

Respons Kanwil Kemenkum-HAM Provinsi Lampung Soal Bau Amis Skandal Napi Asimilasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Foto: Istimewa.

Bandar Lampung – Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Bandar Lampung meragukan integritas dari tim pemeriksa yang dibentuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia [Kanwil Kemenkum-HAM] Provinsi Lampung.

Diketahui, pembentukan tim pemeriksa Kanwil Kemenkum-HAM Provinsi Lampung dimaksudkan untuk menindaklanjuti aduan yang masuk berkait dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan [Lapas] Kelas IA Bandar Lampung.

Tak hanya soal itu, transparansi dan juga efek jera yang timbul pasca dibentuknya tim pemeriksa itu pun dipertanyakan.

LBH mengkritisi tim pemeriksa yang dibentuk pasca munculnya aduan tentang adanya biaya Rp20 juta, yang diduga dikenakan kepada napi di Lapas Kelas IA Bandar Lampung ketika mengurus Cuti Mengunjungi Keluarga [CMK].

“Kami LBH Bandar Lampung mendorong Kanwil Kemenkum-HAN Provinsi Lampung untuk dapat mengusut tuntas dan menindak tegas oknum yang terlibat melakukan pungli terhadap warga binaan lapas,” ujar Kepala Divisi Sipil Politik LBH Bandar Lampung Cik Ali dalam keterangan tertulisnya kepada Fajar Sumatera, Senin, 31 Agustus 2020.

Baca Juga:  Melihat 'Istimewanya Napi KPK' di Balik Rekam Jejak Danan Purnomo Sebelum Jadi Kakanwil Kemenkum-HAM Lampung

LBH menambahkan persoalan-persoalan sejenis acap kali tidak tuntas diusut. Baik ketika terjadi di lapas atau di Rumah Tahanan Negara [Rutan].

Melihat pada persoalan itu, LBH menyayangkan sikap Kanwil Kemenkum-HAM Provinsi Lampung yang tidak pernah berupaya dan bersungguh-sungguh menuntaskannya.

LBH menduga tidak ada keseriusan dari Kanwil Kemenkum-HAM Provinsi Lampung terhadap persoalan yang mengacu pada dugaan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] tersebut.

“Terlebih laporan pungutan liar yang terjadi di lapas atau rutan bukan hanya sekali ini saja namun sudah banyak pengaduan yang disampaikan, namun sampai saat ini belum ada hasil tindak lanjut oleh Kanwil Kemenkum-HAM Provinsi Lampung untuk mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya,” tutur Cik Ali.

“Supaya permasalahan serupa tidak terjadi terhadap warga binaan lainnya. Dengan begitu diharapkan tidak terjadi kembali pelanggaran hak-hak dari warga binaan sebagaimana yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Salam keadilan!” tambah Cik Ali.

Baca Juga:  Soal Lapas Bandar Lampung, LBH: Segera Bentuk Tim Pemeriksa yang Independen

LBH menilai pemberian tarif pada program CMK itu tidak dibenarkan. Menurut LBH, pengajuan CMK itu didasarkan pada adanya jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat.

Pemberian CMK kepada warga binaan, lanjut LBH, harusnya diberikan berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar penelitian kemasyarakatan dari bapas setempat.

Aturan soal CMK ini sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Baca Juga:  Bentrok di Lapas Sukadana, Brimob Kawal Pemindahan Puluhan Narapidana

Kepala Divisi Pemasyarakatan [Kadivpas] pada Kanwil Kemenkum-HAM Provinsi Lampung Farid Junaedi menuturkan bahwa aduan itu telah ditindaklanjuti dengan membentuk tim pemeriksa. Sejumlah pihak dipastikan akan diperiksa. Farid menegaskan pemeriksaan itu sedang berproses.

Aduan itu datang dari SA, yang mengklaim dirinya sebagai salah satu keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan [WBP] pada Lapas Kelas IA Bandar Lampung.

Biaya CMK itu dituding SA diperuntukkan kepada Kepala Lapas [Kalapas] dan Kepala Pengamanan Lapas [KPLP].

“CMK WBP harus siapkan uang minimal Rp20 juta, wajib bayar. Kalapas Rp5 juta, KPLP Rp2,5 juta dan lain-lain,” sebut SA dalam aduannya, seperti yang dibaca Fajar Sumatera. [Ricardo Hutabarat]

Kanwil Kemenkum-HAM Provinsi Lampung Lapas Bandar Lampung Kelas IA

Posting Terkait