Pekon Muara Dua Ulubelu Bangun TPA dan Pos Ronda

TANGGAMUS – Pembangunan Tempat Pembelajaran Al Quran (TPA) dan pos ronda dari pos anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Pekon Muara Dua, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, disoal oleh perwakilan warga pekon setempat. Lantaran pembangunan TPA berdimensi 6 x 13 meter di atas lahan hibah seluas 10 x 20 meter dari warga setempat, Wildan, diduga kuat sarat penyimpangan dan tak sesuai rencana anggaran belanja (RAB).

Dari hasil penelusuran di lapangan, bangunan calon TPA itu berlokasi di bilangan jalan poros kecamatan setempat. Hanya sekitar 100 meter dari jalan utama kabupaten di Kecamatan Ulubelu. Seorang narasumber mengatakan, pembangunan TPA Pekon Muara Dua itu, menggunakan Dana Desa 2019. Jumlahnya pun tidak sedikit.

“Anggarannya (dari Dana Desa) untuk TPA ini Rp260 juta. Jumlah yang cukup besar untuk bangunan _plong_ (tanpa sekat dinding dalam) berukuran 6 x 13 meter. Jika memang anggarannya sebesar itu, seharusnya gedung TPA ini kondisinya sudah seratus persen. Tetapi ini jauh dari kondisi itu. Baru sekitar 75 hingga 80 persen kondisinya,” kata narasumber belum lama ini.

Dikatakan demikian, sebab dari hasil pantauan langsung di lokasi, ada beberapa kejanggalan yang sangat kasat mata. Antara lain, kondisi dinding luar gedung TPA tanpa teras itu, masih berupa plaster semen kasar. Kondisi lantainya TPA, _boro-boro_ dipasangi keramik atau ubin, tetapi masih adukan semen kasar. Atapnya pun juga belum dipasangi plafon (langit-langit).

“Dengan kondisi TPA yang masih jauh dari 100 persen itu, logika kami sebagai masyarakat, sulit untuk menerima bahwa pembangunan menelan anggaran Rp260 juta. Untuk itu, kami meminta pihak terkait, seperti Inspektorat Kabupaten Tanggamus, Polres dan Kejaksaan Tanggamus untuk mengevaluasi dan mengaudit pembangunan TPA di Pekon Muara Dua ini,” kata narasumber.

Baca Juga:  Kapal Terbalik 2 Tewas

Belum lagi saat masih dalam proses pembangunan, yang dibiayai hanyalah tukangnya. Sementara kulinya merupakan tenaga dari masyarakat yang murni gorong-royong alias tidak dibayar. Hal ini menurut narasumber, seharusnya bisa membuat aparat pekon menekan anggaran atau dialihkan untuk _finishing_ gedung TPA.

“Sekretaris Pekon Muara Dua juga sempat mengatakan kepada kami, bahwa anggaran itu termasuk untuk pengadaan _meubelair_ yang diperlukan. Tetapi faktanya, gedung TPA itu masih ‘sepi’ alias kosong. _Meubelair_ yang ada saat ini, adalah bantuan dari Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulubelu. Bukan pengadaan dari pekon yang menggunakan Dana Desa,” beber narasumber.

Perwakilan warga pekon _blak-blakan_ bahwa mereka tak puas dengan kinerja mantan Pj. Kepala Pekon Ikhrun Nasir, S.E. beserta kroni-kroninya dalam pembangunan TPA ini. Bahkan saat perwakilan warga memberanikan diri dan menuntut mantan Pj. Kakon Muara Dua Ikhrun Nasir untuk transparan dan akuntabel terkait anggaran pembangunan TPA tersebut, mantan Pj. Kakon terkesan menyepelekan.

“Waktu itu perwakilan warga sudah sempat bertemu langsung dengan mantan Pj. Kakon Muara Dua untuk meminta kejelasan alokasi Dana Desa untuk pembangunan TPA ini. Tapi yang bersangkutan sambil tertawa dan hanya menjawab: _eeee…. saya lupa._ Ini proyek pembangunan yang menggunakan uang negara, uang rakyat. Apa iya bisa lupa begitu saja berapa anggarannya. Sangat tidak masuk akal. Kami sebagai masyarakat, juga berhak tahu dan menuntut transparansi penggunaan Dana Desa di pekon kami,” tutur narasumber.

Alih-alih menjelaskan secara gamblang untuk menaati prinsip transparansi penggunaan Dana Desa, mantan Pj. Kakon Muara Dua Ikhrun Nasir bersama Sekretaris Pekon dan jajarannya, justru diduga sengaja menutupi realisasi anggaran Dana Desa pembangunan TPA itu dari warga pekonnya. Padahal Menteri Keuangan Republik Indonesia pun dengan tegas menyebutkan, bahwa semua pihak, termasuk warga sipil dan insan pers, berhak untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan Dana Desa.

Baca Juga:  Arus Mudik Jalinbar Tanggamus Ramai Lancar

“Terus terang, kami sangat khawatir jika di dalam RAB pembangunan TPA itu, ada pos anggaran untuk membeli lahan tempat TPA itu, sehingga anggarannya membengkak. Padahal jelas lahan lokasi TPA itu, adalah lahan hibah dari salah satu warga pekon. Untuk itu kami sangat berharap ada audit dari pihak-pihak terkait agar tidak ada ‘atraksi sulap’ dalam realisasi Dana Desa di pekon kami ini,” ungkap narasumber.

*Ahli Arsitek Edo Pangestu: Anggaran Rp260 Juta untuk TPA 6 x 13 Meter Itu Tidak Wajar*

FENOMENA indikasi sarat penyimpangan pembangunan TPA 6 x 13 meter di Pekon Muara Dua, Kecamatan Ulubelu dengan angggaran Rp260 juta, menarik perhatian banyak pihak. Salah satunya dari Ahli Arsitek Bandarlampung, Edo Pangestu.

Menurut arsitek bersertifikat nasional itu, dengan pagu Rp260 juta dikonversikan dengan luas gedung yang hanya 6 x 13 meter, seharusnya kondisi fisik gedung sudah sangat mumpuni dan sudah selesai 100 persen.

Selain selesai 100 persen, kata Edo Pangestu, dengan biaya segitu seharusnya bagian dalam TPA juga sudah komplit dengan meubelair-nya. Sebab pengalamannya bersama rekan-rekan, untuk membangun ruang kelas kualitas standard dan ukuran tak jauh berbeda, biaya maksimalnya Rp175 juta.

“Dengan anggaran Rp175 juta, gedungnya sudah selesai seratus persen. Lantainya sudah keramik, atap sudah plafon, dan dinding luar-dalam sudah plaster semen halus. Tetapi memang belum termasuk meubelair-nya. Jika TPA Pekon Muara Dua ini belum tuntas 100 persen dengan anggaran Rp260 juta dan tanpa meubelair, artinya pihak terkait memang harus turun untuk mengaudit pembangunan itu,” ujar Edo Pangestu.

Baca Juga:  Kapolres – Wartawan Coffee Morning

*Selain TPA Rp260 Juta, Ada Pos Ronda 2 x 3 Meter Senilai Rp19 Juta*

SELAIN ikhwal TPA yang diduga sarat penyimpangan penggunaan anggarannya, Aparat Pekon Muara Dua juga membangun satu pos ronda berukuran 2 x 3 meter. Lagi-lagi, anggaran pembuatan pos ronda ini juga jauh di luar akal sehat, yaitu sebesar Rp19 juta.

Masih menurut Edo Pangestu, bisa dikatakan, itu adalah pos ronda termahal di pelosok pekon yang letaknya puluhan kilometer dari pusat ibukota kabupaten. Dia menerangkan, pembuatan pos ronda ukuran 2 x 3 meter, baik dengan material konvensional kayu, bata, dan semen, atau pos ronda masa kini menggunakan baja ringan, maksimal biayanya Rp10 juta.

“Kalau sudah lebih dari itu, rasanya tidak wajar. Apalagi hampir menyentuh angka Rp20 juta. Kecuali kalau pos ronda itu dilengkapi dengan peralatan-peralatan canggih. Misal radio komunikasi jarak jauh, kamera CCTV, dan lain-lain. Tetapi kalau hanya pos ronda seperti pada umumnya, anggaran segitu patut dipertanyakan,” jelas Edo Pangestu.

Masih kata dia, harga material bangunan memang bisa berbeda tergantung kondisi medan letak bangunan itu. Artinya, jika bangunan itu dibuat di lokasi yang sangat terpencil atau di pulau, wajar jika harga material bangunannya lebih mahal.

“Tetapi kalau seperti di Pekon Muara Dua yang aksesnya sudah lancar dan gedung TPA serta pos ronda tak jauh dari jalan utama kabupaten di kecamatan setempat, maka tak ada alasan yang bisa dimaklumi jika harga material bangunan dibuat mahal,” tegas Edo Pangestu.(FS.Budi Hartono)

Muara Dua Ulubelu Pekon Muara Dua Tanggamus

Posting Terkait