Pemkab Lambar Gelar Pelatihan Pengelolaan BUM-Pekon

Pemkab Lambar Gelar Pelatihan Pengelolaan BUM-Pekon

Pemkab Lambar Gelar Pelatihan Pengelolaan BUM-Pekon.

LAMPUNG BARAT – PEMKAB Lampung Barat (Lambar) melalui DPMP (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon), menggelar Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) Tahun 2018.

Pelatihan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra Ruspan Anwar SH dengan dihadiri oleh nara sumber DPMP, TA P3MD Lampung Barat dan BPKP Provinsi Lampung serta para peserta pelatihan, di Aula Gedung Aeki Pekon Hanakau, Selasa (20/3/2018).

Dalam sambutannya Ruspan Anwar mengatakan, kita ketahui bersama bahwa dalam rentang berbagai regulasi yang mengatur mengenai badan usaha milik desa (bumdes), sejak UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dan yang terakhir dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengakuan atas posisi BUM-Pekon makin menguat.

Dengan demikian pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mempunyai kewajiban untuk mengembangkan peran BUM-Pekon.

Sebagaimana disebut pada Pasal 1 Ayat (6), UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat pekon.

Pada era globalisasi sekarang ini, batas-batas teritorial negara sudah lebur sehingga yang menjadi pemain utama dalam kompetisi ekonomi global bukan lagi pemerintah pusat, melainkan aktor-aktor di daerah termasuk dari unit pemerintahan terkecil, yakni pekon.

Sementara dalam Pasar Bebas MEA, aspek yang begitu determinan dan variabel kemandirian adalah daya saing pelaku ekonomi lokal dalam hal ini adalah pekon. Dan salah satu instrumen strategis ekonomi pekon adalah Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon).

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pekon, BUM-Pekon memiliki 8 (delapan) ciri utama yang membedakan BUM-Pekon dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, yaitu  badan usaha dimiliki oleh pekon dan dikelola secara bersama.

Modal usaha bersumber dari pekon (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (andil atau saham). Operasionalisasi bisnisnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal setempat.

Bidang usaha yang dijalankan harus berbasis potensi dan hasil pengolahan informasi atas berbagai potensi pekon. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk kesinambungan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekon dan masyarakat melalui kebijakan pekon yang dibahas dan diputuskan secara bersama di tingkat masyarakat.

Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov dan Pemkab serta pemerintahan pekon, pelaksanaan/operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Pekon, Lembaga Himpunan Pekon (LHP) dan masyarakat pekon tersebut.

“Oleh karena itu, berdasar pada makna dan arti penting bum-pekon serta tantangan nyata yang dihadapi. Saya berharap segenap potensi masyarakat dan aparatur pemerintah pekon di Lampung Barat untuk dengan sungguh-sungguh mengelola dan menjalankan BUM-Pekon dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMP Drs Nukman MM menyampaikan dasar pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa.

Perda Kabupaten Lambar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintah Pekon, DPA OPD Dinas PMP Nomor 1.22.1.22.01.16.15 kegiatan fasilitas pengembangan BUM-Pekon .

Kemudian maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar para peserta memahami tentang prosedur pendirian pengurusan dan pengelolaan BUMDes yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuannya adalah untuk memahami cara memetakan aset pekon serta strategi pengembangannya untuk mencapai pekon mandiri.

Memahami cara menginisiasi mendirikan menentukan jenis usaha dan mengembangkan bumpekon sesuai potensi dan kebutuhan, memahami manajemen organisasi BUMDes dan cara mengelolanya serta memahami sistem keuangan dan akuntansi BUMDes.

Kemudian materi yang disampaikan adalah kebijakan pengembangan ekonomi pedesaan, pemetaan usaha ekonomi, penyusunan struktur organisasi dan tata kelola peraturan pendukung dan penyusunan sistem keuangan akuntansi /SOP serta sistem informasi akuntansi BUM-Pekon.

Selanjutnya metode dari pelatihan ini adalah menggunakan metode andragogi dan orang dewasa dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang berasal dari 30 BUM-Pekon, yang terdiri dari 30 Ketua BUM-Pekon dan 30 Ketua Unit Usaha BUM-Pekon, dilaksanakan pada 20-22 Maret 2018. (FB) 

432 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Pelatihan Pengelolaan BUM-Pekon

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan