Pemkab Tubaba Diminta Bentuk Perda Organisasi Perguruan

Foto: Muhammad Rozi

PANARAGAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) diminta membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang organisasi Perguruan. Ini terungkap saat di gelarnya Peringatan Isro Wal Mikroj Nabi Muhammad,SAW 1440 H dan Silaturrahmi Akbar Masurotan dan Paguyuban Seni Bela Diri Rajawali Putra, di Pondok Pesantren Pengaturan Nur Alif,  Dayamurni, Sabtu (30/3) malam.

Dalam acara yang dihadiri tokoh – tokoh dari Pemuda Ansor, Banser, Pagar Nusa, Persaudaraan Setiya Hati Teratei (PSHT), Perguruan Kera Sakti, dan Totoh masyarakat, serta ribuan orang dari sejumlah organisasi perguruan, dan masyarakat setempat lainnya.

Beberapa butiran tentang Organisasi Perguruan yang diusulkan Yayasan Al Anshori, Tongkat Pinuntun Raja Wali Putra, dan beberapa tokoh Organisasi Perguruan, diharapkan dapat menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Tubaba dan perwakilan – perwakilan rakyat di DPRD Tubaba.

Baca Juga:  Pemkab Tubaba Sosialisasikan Program Pamsimas

“Kami Atas nama, Yayasan Al-Anshor, Tongkat Pinuntun Rajawali Putra dan Tokoh – tokoh Ormas Perguruan masih sangat memimpikan persatuan, dan kedamaian khususnya di Kabupaten Tubaba ini,”tegas KH.Nur Ali Qosim di dampingi Ust.Muhamad Sujarwo Gunur Besar Masurotan dan Rajawali Putra kepada sejumlah wartawan kemarin.

Beberapa poin usulan yang diharapkan dapat diperdalam yakni: Menghimbau pemerintah membuat peraturan untuk menjembatani pembuatan wadah pemersatu seluruh perguruan yang tumbuh di Tulangbawang Barat.

Apapun aturan organisasi perguruan harus tunduk dan patuh dengan peraturan daerah yang di tetapkan dan disepakati dalam satu wadah pemersatu tersebut. Yang lebih mementingkan persatuan, keamanan perdamaian masyarakat Tulangbawang Barat.

Kemudian, kepentingan pembangunan perdamaian daerah lebih utama dari kepentingan organisasi perguruan mana pun.

Bila terjadi tindakan anarkis di luar dari peraturan daerah atau terbukti melanggar aturan yang sudah di bentuk daerah. Maka, kami menghimbau agar pemerintah setempat dapat mencabut izin ormas perguruan yang dimaksud khususnya di wilayah Tulangbawang Barat.

Baca Juga:  Terkait Corona, Pemkab Tubaba Keluarkan Dua Surat Edaran

Pentingnya hal ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah Tubaba. Karena kami melihat, mendengar, dan merasakan akhir – akhir ini banyak terjadi perselisihan diantara perguruan yang nota bene adalah anak – anak bangsa yang seharusnya mengutamakan dan lebih memperkuat persatuan yang Menjunjung tinggi 4 Pilar negara yaitu Undang – Undang Dasar 1945, Pancasila, Bineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Masih kata kata Ky. Nur Ali Qosim Dimohon kepada pemerintah daerah Tulang Bawang Barat Khususnya untuk memperhatikan hal tersebut karena kami khawatir akan terjadinya perpecahan diantara generasi anak bangsa yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas pembangunan daerah di Tubaba baik secara fisik, ekonomi, moral, mental spiritual keagamaan dan sosial budaya.

Baca Juga:  Danrem 043/Gatam Silaturahmi ke Ponpes Dzikir & Sholawat Al - Karomah Batiniyyah

Demikian wacana tersebut agar dapat jadi perhatian khusus pemerintah daerah dan wakil – wakil rakyat di DPRD Tubaba untuk segera menindak lanjutinya menjadi peraturan daerah (Perda).

“Kami atas nama tongkat pinuntun rajawali putra,  dan sesepuh ormas perguruan dan tokoh agama, tokoh masyarakat, Se-Tubaba,” kata Ky. Nur Ali Qosim.

“Sekali lagi kami beberapa beberapa poin harapan dari sejumlah tokoh Organisasi perguruan ini dapat segera di tindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga Kabupaten Tubaba dapat lebih berkembang lagi kedepannya dan lebih kuat dari sisi persatuan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dapat lebih kokoh,”singkat Ky.Ali Qosim Pengasuh Masurotan kepada sejumlah wartawan kemarin. (RZ)

Pemkab Tubaba Perguruan Ponpes

Posting Terkait