Pemprov Lampung Dukung Kemitraan Kehutanan Sungai Buaya

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Syaiful Bachri mendampingi Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat KLHK, Muhammad Said.

BANDAR LAMPUNG – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Syaiful Bachri mendampingi Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Muhammad Said memimpin Rapat Penanganan Konflik Tenurial Register 45 Sungai Buaya di Ruang Rapat Utama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Selasa (21/8/2018).

Rapat yang diikuti oleh enam Ketua Kelompok Tani dari tujuh kelompok tani yang mengikuti Kemitraan Kehutanan, Kelompok Tani Sido Rukun,Karya Jaya, Maju Jaya, Karya Tani, Mekar Jaya, Marga Jaya, serta Ketua Gapoktan Wana Lestari, sedangkan kelompok tani Tugu Roda tidak hadir.

Baca Juga:  OTT Illegal Logging di Hutan Register Bukit Rindingan

Selain itu juga PT Silva Inhutani Lampung, Kasubdit Penanganan Konflik Tenuarial, Pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Sungai Buaya.

Tiga kesimpulan rapat dihasilkan, Pertama Pendataan Ulang, Ketua kelompok tani dan perusahaan melakukan pendataan ulang terhadap anggota yang bersedia bermitra dengan mengisi form yang memuat nama penggarap, NIK, alamat asal, luas garapan, tanda tangan penggarap, yang diketahui oleh Ketua Kelompok Tani, Ketua Gapoktan, Perusahaan dan KPH.

Baca Juga:  Dishut Lampung Kembali Tangkap Pelaku Illegal Logging

Hasil pendataan paling lambat 30 September 2018 untuk disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung kepada Direktur PKTHA, sebagai dasar revisi Naskah Kesepakatan Kerjasama dan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dari KLHK.

Kedua, Transparansi Tata Kelola Kemitraan, Kelompok tani bersama perusahaan sepakat menjadikan koperasi sebagai wadah tata kelola kemitraan. Dalam rangka transparansi biaya produksi dan hasil panen diperlukan form isian yang disepakati kelompok tani dan perusahaan sesuai tahapan kegiatan mulai pengolahan lahan, perawatan, pemasaran, dan bagi hasil panen.

Baca Juga:  Hutan Lampung Mendukung Jadi Wisata Alam

Form tersebut ditandatangani penggarap, pengawas perusahaan, pengawas kelompok, setiap tahapan kegiatan.

Ketiga, Sosialisasi pada masyarakat yang belum bermitra akan dilakukan bersama oleh pihak perusahaan dan petugas KPH dengan melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan, ungkap Muhammad Said, Direktur PKTHA KLHK.

Provinsi Lampung mendukung Kemitraan Kehutanan di Register 45 Sungai Buaya. Upaya ini telah lama diupayakan agar berjalan dengan baik, karena hal ini juga menyukseskan Program Perhutanan Sosial sebagai Program Unggulan KLHK, jelas Syaiful Bachri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung saat menutup kegiatan ini. (*)

1,302 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Dinas Kehutanan

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan