Pengemudi Online Minta Dampingan LBH Bandar Lampung

Pengurus Persatuan Pengemudi Online beserta Direktur LBH Bandar Lampung Alian Setiadi saat berfoto bersama di depan Kantor LBH. (Foto ist)

BANDAR LAMPUNG – Baru kemarin Pemerintah Bandar Lampung mengeluarkan peraturan khusus Angkutan Online,  akan tetapi justru pengemudi online mengalami dampak pemutusan hubungan kerja. Pemecatan atau putus mitra (PM) secara sepihak itu menimpa para driver online menjadi perhatian Paguyuban Pengemudi Online (PPO) Lampung. PPO meminta YLBHI Bandarlampung untuk membantu mediasi secara hukum.

“Para driver online membutuhkan perlindungan hukum terhadap kasus PM secara sepihak. Sehingga mata pencarian mereka tidak terampas,” ujar Ketua Bidang Organisasi PPO Lampung Nurcholis Sajadi, saat bertemu Direktur YLBHI Alian Setiadi di kantornya. Tak hanya soal PM, Nurcholis juga meminta YLBHI membantu sejumlah kasus kekerasan yang menimpa driver online.

Baca Juga:  Menhub Berlakukan Aturan Ketat bagi Angkutan Online

Alian menyambut baik permintaan ini. “Pada prinsipnya kami siap membantu para driver online jika memang ada ketidak adilan yang menimpa para driver. Karena YLBHI memang konsen menangani persoalan publik,” ujar Alian.

Menurut Alian, munculnya masalah dalam dunia transportasi online akibat pemerintah gagal menyediakan layanan umum yang aman, nyaman dan murah. Setelah hadir transportasi online, pemerintah gagap menghadapinya. Baru setelah muncul konflik, pemerintah turun tangan.

Baca Juga:  Komunitas Pengemudi Online Lampung Bentuk Organisasi Berbadan Hukum

Terkait penyelesaian konflik antara pengemudi online dan konvensional, lanjut Alian, harus diselesaikan semua pihak. Jangan sampai ada korban jiwa baru bermunculan.

“Pemerintah harus ikut bersama-sama menyelesaikan akat persoalan yang terjadi. Jangan cuma nunggu muncul konflik, baru bereaksi,” kata Alian.

Alian berharap hubungan dengan PPO tidak sebatas cuma penanganan kasus kekerasan. “Mimpi saya ke depan PPO dan YLBHI bisa berkontribusi terhadap terwujudnya transportasi publik yang berkemanusiaan,” ujarnya.

Baca Juga:  Polres Lampung Selatan Diskusi Angkutan Online Bersama Praktisi Hukum

Di sisi lain Nurcholis menjelaskan, PPO ingin para driver online bisa bekerja secara aman, selamat dan bisa sejahtera. Untuk itu diperlukan pemahaman aturan dan hukum yang memadai. Sebab problem di dunia transportasi online tidak sesederhana yang dibayangkan masyarakat pada umumnya.

Hadir dalam pertemuan Ketua Umum PPO Narutama Dwi Saputra, Sekjen Reno dan ketua bidang usaha Ari BM yang dua hari lalu ikut dalam pertemuan di Kantor Dishub Lampung membahas kuota driver online. (*)

 

Angkutan Online Paguyuban Pengemudi Online Pengemudi Online PPO Lampung

Posting Terkait