Pengerjaan Swakelola Drainase Pekon Pagelaran Diduga Bermasalah

PRINGSEWU – Pembangunan pekerjaan proyek saluran drainase milik Dinas Pertanian yang dikerjakan swakelola melaui kelompok tani di Pekon Pagelaran Induk RT 07, RW 02, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, diduga bermasalah.

Pasalnya, pembangunan drainase tersebut, tidak menggunakan papan informasi proyek sebagai bentuk transparansi publik, baik nilai anggaran maupun sumber anggaran untuk pembangunan drainase.

“Pekerjaan ini sudah lima hari kami kerjakan tapi tidak ada papan plang nama proyek, untuk anggaran apalagi saya tidak tau, lebih jelasnya tanyakan aja ke ketua kelompok tani”,kata Suratno. Minggu, (09/05/2021).

Terpisah, Witanto Ketua Kelompok Tani di Pekon setempat saat dikonfirmasi ia membenarkan tidak adanya papan informasi anggaran dan sumber anggaran pembangunan drainase.

“karena disana (dinas) saat kumpulan semua kelompok tani se-Kabupaten Pringsewu tidak usah pake papan proyek. Nanti, kalo bikin papan informasi salah lagi, lebih jelasnya soal itu, tanya langsung ke Ibu Rini dan Pak Zul”, kilahnya.

Disinggung soal berapa besaran anggaran untuk pembangunan drainase. Witanto menjawab, jumlah pembangunan sebesar Rp 75 juta.

“Dari anggaran Rp 75 juta dicairkan dua tahap”, ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten setempat, Rini Adalusia saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp messenger miliknya mengatakan, dirinya akan menkonfirmasi terlebih dahulu kesemua kelompok tani se-Pringsewu.

“Udah, besok saya tanya dulu. saya konfirmasi dulu, kenapa mereka tidak pasang. karena kelompok tani saya banyak ini. Itukan, Pekerjaan swakelola beda dengan kontraktor. Nanti, saya liat dulu Rabnya besok”, kilahnya.

Dari kedua penjelasan dua narasumber media ini terkesan menutup diri dan saling lempar. Padahal, keterbukaan informasi publik diatur secara konstitusi.

“Dinas Pertanian jangan main petakumpetlah dalam mengelola uang negara”,kata Mustofa Ali, Presidium Persatuan Masyarakat Anti Korupsi kepada media ini.

Dimana, Sambung Mustofa Ali menjelaskan, keterbukaan informasi publik tertuang dalam Undang undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No.14 Tahun 2008. dan Perpres No. 54 Tahun 2010, dan Nomor 70 Tahun 2012.

“Dimana peraturan tersebut, mengatur setiap bangunan fisik yang di biayai Negara wajib memasang papan nama proyek, di mana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, Kabid Sapras jangan mengulang persoalan lama, dalam pembangunan dan realisasi di P3A”, terangnya. (DN/Muhammad Iqbal)

Posting Terkait