Perombakan Parlemen Untuk Reforma Agraria

Oleh: Iwan Nurdin

Sebagai refleksi ke belakang terkait reforma agraria, meskipun kedudukannya disebut sebagai program prioritas, Presiden Jokowi sebenarnya tidak mendapat dukungan perihal ini dari Parlemen. Pada periode ini (2014-2019), DPR-RI, DPD-RI, dan MPR tidak banyak menjadikan agenda ini sebagai ajang monitoring berupa kritisi ataupun dukungan kinerja pemerintah. Bahkan, dalam hal legislasi, parlemen justru mengerjakan hal bertolak belakang seperti RUU Pertanahan, Revisi UU SDA. Ironisnya, para menteri juga tidak menjadikan reforma agraria sebagai prioritas kerja.

Hemat saya, penyebab lemahnya DPR-RI dalam mendeteksi perkembangan reforma agraria juga disebabkan oleh kelembagaan parlemen khususnya pembagian komisi di DPR. Kementerian ATR/BPN-RI berada dalam radar monitor Komisi II. Sementara, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di Komisi IV. Selanjutnya, Kementerian Desa PDTT berada pada komisi V. Tersebarnya pintu pengawasan DPR bersanding dengan lemahnya komitmen pimpinan DPR kepada agenda ini, sehingga lembaga ini terlambat mengawasi melalui Rapat Lintas Komisi dan Lintas K/L.

Baca Juga:  Tanah Korporasi dalam TORA

Latar belakang beberapa kementerian ini berada pada komisi-komisi di atas, berawal dari pembagian komisi sejak era Orde Baru. Komisi II misalnya menempatkan Agraria hingga lembaga seperti KPU karena pada masa lalu lembaga ini berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Begitu juga komisi IV yang awalnya bermitra dengan Kementarian Pertanian. Kementerian KP hingga Kehutanan yang awalnya adalah Direktorat Jenderal pada Kementan melanjutkan tradisi bermitra dengan komisi ini.

Hal lain, kebijakan partai politik sebagai induk anggota parlemen yang luput menempatkan agenda ini sebagai politik parlemen. Meskipun, di atas kertas parpol selalu menyatakan reforma agraria adalah agenda penting dan mendesak, sedikit sekali upaya partai politik memperbaiki pengetahuan politik dan hukum agraria kepada kader-kadernya di parlemen. Padahal, literasi agraria adalah kunci penting yang membuka jalan agenda ini terus hidup di parlemen.

Baca Juga:  Gandhi, Samin dan Semen

Pembaruan Parlemen
Mengingat telah dilantiknya parlemen hasil hasil Pileg 2019, penting untuk melakukan pembaruan kelembagaan pada alat kelengkapan (institutional building) DPR, dan penguatan literasi agraria dan sumber daya alam kepada anggota parlemen ke depan agar lebih seiring dengan pelaksanaan reforma agraria yang sejati (genuine agrarian reform).

Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah: Menyadari bahwa pada periode 2014-2019 terdapat sejumlah paradox politik kebijakan agraria nasional seperti adanya keinginan politik (political will) pemerintah yang bertujuan mengerem laju eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan melalui sejumlah moratorium izin usaha SDA. Kedua, terdapat kebijakan agraria yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan struktur khususnya kepemilikan dan akses kelola agraria di wilayah pedesaan melalui Perpres Reforma Agraria. Ketiga, terdapat sejumlah kebijakan dengan implementasi yang cepat yaitu liberalisasi agraria dan sumber daya alam nasional melalui RUU Pertanahan, RUU SBTP dan revisi UU SDA.

Baca Juga:  Keamanan Manusia Berbasis Reforma Agraria di Indonesia

Selain kesadaran adanya posisi yang beraneka warna tersebut, parlemen ke depan sebaiknya menyadari bahwa presiden kembali menyodorkan agenda reforma agraria. Tentu publik membutuhkan warna keberpihakan rakyat dan kecepatan yang lebih kuat.

Mengingat kelembagaan DPR yang lalu, dibutuhkan perombakan kelembagaan pada Komisi di DPR khususnya terkait reforma agraria dan pembangunan pedesaan yang terbagi ke dalam Komisi II, IV dan V.

Usul saya, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN-RI, Badan Informasi Geo Spasial, berada dalam sebuah komisi di DPR-RI. Sementara, melihat korelasinya yang sangat kuat dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDDT wajib berada pada Komisi yang sama.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa komisi-komisi ini begitu terkait. Sehingga, rapat antar komisi dan K/L sangat diperlukan untuk menjembatani ketimpangan pemahaman antar komisi dalam memonitor kinerja dan keberhasilan reforma agraria.

Iwan Nurdin Konsorsium Pembaruan Agraria KPA Reforma Agraria

Posting Terkait