DPRD Pesawaran Fasilitasi Audiensi soal Balai Wartawan
PESAWARAN – Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Suprapto, respon positif untuk bersedia memenuhi keinginan para Ketua Organisasi Wartawan dari 12 Lembaga Profesi yang ada di kabupaten setempat, yang telah mengajukan surat permohonan Audensi dengan Wakil Rakyat setempat, terkait legalitas dan peruntukan Gedung Balai Wartawan yang baru saja diresmikan penggunaannya oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona pada Kamis, 12 Oktober 2023 lalu.
Kepastian kesediaan Ketua DPRD Pesawaran untuk beraudensi dengan 12 Ketua Organisasi Wartawan tersebut, diungkapkannya melalui Sekretaris DPRD, Toto Sumadi.
“Benar, Tadi Pak Ketua via ponsel sudah menghubungi saya. Dan beliau menyatakan persetujuan dan kesediaannya untuk beraudensi, yang akan dilaksanakan pada Kamis, 18 Oktober 2023, pukul 10.00 wib nanti,” ucap Toto, Selasa (17/10/23)
“Sekarang Ketua masih berada di Bandung, sedang tugas Kunker disana. Dia sudah mastikan Rabu besok sudah ada di Lampung,” tambahnya.
Sebelumnya, sebanyak 12 Ketua Organisasi Wartawan dari 14 organisasi serupa yang ada di Kabupaten Pesawaran, Sepakat melayangkan surat untuk audensi dengan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dan DPRD Pesawaran, guna mempertanyakan sekaligus meminta penjelasannya, terkait legalitas dan peruntukannya atas Pembangunan Gedung Balai Wartawan (PWI) yang baru saja diresmikan.
Ke 12 Organisasi Wartawan Kabupaten Pesawaran tersebut, antara lain; Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran (FKW-KP), Kowapi, FPII, IJKP, PPWI, KWRI, PWRI, AWPI, IWAPES, KWP, PJS dan Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Pesawaran.
Sedang yang melatar belakangi para ketua dari 12 organisasi wartawan, yang meminta agar Bupati merespon keinginan mereka untuk bertemu, mereka beralasan karena sejak dilaksanakannya peletakan batu pertama pembangunan gedung, sampai rampung dan diresmikannya, mereka merasa tidak pernah disentuh, apalagi dilibatkan.
“Benar, kami 12 ketua organisasi wartawan Kabupaten Pesawaran telah sepakat untuk beraudensi dengan Bupati, kami ingin bertanya terkait legalitas pembangunan gedung yang dibiayai dari APBD dan diatas lahan milik Pemkab Pesawaran tersebut,” ucap Ketua IWOI Pesawaran, Okvia Niza, Senin (16/10/23)
“Sekalian kami mau tanya, itu gedung buat Wartawan yang tergabung di PWI Pesawaran saja, atau bagaimana ?!,” tambahnya.
Sebab sambungnya, sungguh sangat bertolak belakang dan rancu, kalau dikatakan gedung itu diperuntukkan untuk semua wartawan dari semua organisasi wartawan yang ada di kabupaten setempat. Kalau sejak dari sebaran undangan untuk menghadiri peresmian gedung Balai Wartawan, itu dilakukan dan hanya menggunakan undangan berlogo PWI Pesawaran saja, tidak ada yang lain.
“Sekarang gimana kita tidak mengatakan itu gedung hanya dipersembahkan buat PWI saja, kalo dari peletakan batu pertama, undangan peresmian dan panitianya saja, semua di lakukan dan dilaksanakan oleh orang-orang PWI dan logo yang dipampang juga baik di undangan dan di gedung, cuma logo PWI saja,” tegasnya.
Padahal terangnya, dari awal perencanaan, pengajuan sampai persetujuan DPRD dan lelang proyek itu disebut untuk Pembangunan Balai Wartawan, tidak ada kalimat PWI tercantum disitu.
“Nah, kalau faktanya ada tercantum kalimat dan logo PWI di gedung itu, kami rasa wajar kalau itu, kami pertanyakan,” tandasnya ( Dponco )