Presiden Segera Tuntaskan Ketimpangan Penguasaan Tanah Indonesia

PT SGC

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam Front Lampung Menggugat (FLM) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Lampung terkait PT SGC, Rabu (8/11/ 2017) lalu. Foto: Ist

BANDAR LAMPUNG – PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo segera menuntaskan ketimpangan persoalan sengketa lahan penguasaan atas tanah di Indonesia saat Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Rabu kemarin.

“Saya tahu betul, di kota-kota, untuk mendapatkan lahan 50 atau 100 meter persegi saja, rakyat sudah kesulitan. Tapi ada juga yang memiliki lahan Hak Guna Usaha sampai jutaan hektare,” tulis Presiden RI dilansir dari akun Facebook Jokowi, Jumat (12/1).

Inilah gambaran mengenai ketimpangan penguasaan atas tanah di Indonesia. Bagaimana jalan keluarnya? Salah satunya adalah program reforma agraria dan redistribusi tanah.

“Karena itulah, saya hadir dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Rabu kemarin. Jajaran kementerian ini telah berhasil mencapai target pada tahun 2017 melaksanakan pengukuran dan pendaftaran tanah sebanyak 5.262.162 bidang dan penerbitan sertifikat sebanyak 4.231.616 bidang,” jelasnya.

Baca Juga:  Wacana Alzier Gugat Mendagri Bakal Sia-sia

Kita semuanya harus memiliki visi yang sama, memiliki semangat yang sama, bahwa rakyat itu harus dapat tanah, mendapatkan lahan. Saya telah memerintahkan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk fokus melakukan identifikasi tanah HGU yang masa berlakunya telah habis dan tidak mengajukan perpanjangan sehingga bisa ditetapkan sebagai tanah telantar untuk dijadikan cadangan tanah negara.

“Tanah-tanah tersebut bisa kita manfaatkan, didistribukan, diredistribusi kepada kelompok-kelompok masyarakat dari lapisan 40 persen masyarakat kita yang masih sangat memerlukan,” bebernya.

Sementara Gubernur Lampung Ridho Ficardo yang masa jabatanya akan berakhir pada 2019, bertekad  menuntaskan persoalan sengketa lahan yang hingga kini masih ada di Propinsi Lampung.

Baca Juga:  Jokowi Soroti Pelayanan BPJS di RSUD Abdul Muluk

“Insya Allah persoalan sengketa tanah yang ada, bisa kami tuntaskan. Apalagi bila kami kembali memimpin Lampung,” ungkap Ridho Ficardo kepada wartawan usai tes kesehatan, di Gedung Instalasi Rawat Jalan, RSUDAM, Kamis (11/1).

Ridho menjelaskan, sejauh ini penyelesaian sengketa lahan memiliki progres yang cukup positif, meski masih banyak pekerjaan rumah yang menanti ke depannya. “Memang pekerjaan rumah masih banyak, terutama yang sudah sangat lama. Secara bertahap kita akan diselesaikan dengan berkoordinasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN),”ujar Ridho.

Selain itu, jelas Ridho, kini pemerintah Provinsi Lampung berupaya agar tak muncul sengketa lahan yang baru. Dengan mengurai masalah tersebut, secara perlahan dirinya optimis, pandangan masyarakat terhadap sengketa lahan bisa selesai.

Baca Juga:  HGU SGC Harus Dipersoalkan

“Memang membutukan yang agak panjang. Dan diharapkan persoalan serupa tak kembali muncul,”ujar Gubernur Lampung.

Terpisah, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Sugar Group Companies (SGC) DPRD Tulangbawang, Novi Marzani BMY  menanggapi tekad Gubernur Lampung Ridho Ficardo untuk menuntaskan persoalan sengketa lahan yang terjadi di Provinsi Lampung, memang perlu mendapat prioritas dalam program kerja Gubernur, baik saat ini ataupun mendatang.

“Ridho Ficardo masih menjabat Gubernur Lampung hingga 2019. Walau sudah mepet, tekad ini kami dukung sepenuhnya. Apalagi bila Ridho kembali terpilih menjabat gubernur, maka bisa dilakukan secara berkesinambungan,” ujar Novi kepada wartawan di Menggala, Jumat (12/1).

Novi mengakui, penuntasan persoalan sengketa lahan memang memerlukan waktu yang tidak singkat. “Disini perlu tekad dan kesungguhan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu dukungan sepenuhnya dari BPN,”ujarnya.

Kata Novi, ketika Pansus SGC mengundang BPN untuk hadir dalam rapat bersama, mereka mangkir. “ Ini contoh konkrit terkait BPN.” (*)

Joko Widodo Sengketa Lahan SGC

Posting Terkait