PT KAI Kenalkan Groonkaart Dan Aset Kepada Awak Media

Sejumlah Pejabat PT KAI memberikan pengetahuan tentang Gronkaart dan Aset PT KAI kepada awak media, yang berlangsung di Elti Krakatoa, Lampung Selatan, (29/8).

LAMPUNG SELATAN – PT KAI (Persero) Divre IV Tanjung Karang mengadakan kegiatan media gathering, dengan mengusung tema “mengenal lebih dekat tentang Grondkaart dan Aset KAI”. Kegiatan tersebut berlangsung di Elti Krakatoa, 29-30 Agustus 2018.

Sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut, turut hadir Tenaga Ahli PT KAI yang juga mantan Sekretaris Jendral BPN (Badan Pertanahan Nasional), M.Noer Marzuki, Staf ahli Dirjen Aset tanah dan Bangunan PT KAI, Dr. Harto.

Dalam materinya, Tenaga Ahli PT KAI yang juga mantan Sekretaris Jendral BPN (Badan Pertanahan Nasional), M.Noer Marzuki memaparkan, “grondkaart” yang dimiliki PT KAI merupakan produk atau dasar hukum yang valid yang dimiliki untuk membuktikan kepemilikan lahan atau aset yang dimiliki PT Kereta Api Indonesia.

Baca Juga:  PT KAI Bersama Warga Sinar Banten Diskusi Soal Aset

Saat Belanda masuk ke Indonesia, mereka menggunakan hukum tanah Belanda. Dimana saat itu, Belanda membebaskan tanah diperuntukkan kepada masyarakat. Setelah selesai, Belanda juga membebaskan tanah kepada pemerintah.

Kalau masyarakat tidak dapat membuktikan bahwa itu milik mereka, berarti itu tanah pemerintah. PT KAI diberikan tanah dengan pengukuran yang valid, sehingga dibuatkan Grondkaart yang ditandatangani pejabat berwenang.

Saat ini, telah banyak warga yang membuat sertifikat di atas tanah milik PT KAI yang ada di dalam data Grondkaart, sehingga PT KAI akan berusaha mengambilnya kembali dengan cara persuasif.

PT KAI dalam mengamankan asetnya tetap mengedepankan dampak sosial, sesuai dengan peraturan presiden tahun 2018.

Baca Juga:  PT KAI Klaim Grondkaart Lebih Sakti Ketimbang SHM & IMB

” Aset PT KAI yang saat ini masih ditempati warga, jika sewaktu-waktu dibutuhkan maka PT KAI akan diminta, namun tetap mengedepankan dampak sosial, dengan memberi santunan atau relokasi, sesuai peraturan presiden” ujarnya.

Sementara itu, staf ahli Dirjen Aset tanah dan Bangunan PTKAI, Dr. Harto menjelaskan, Grondkaart merupakan istilah bahasa Belanda yang artinya suatu produk dari proses hukum, sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Produk tersebut bukan hanya sekedar foto dan coretan saja, melainkan suatu struktur hukum yang jelas, karena ini sebuah produk, di dalamnya ada batasan-batasan tanah.

Grondkaart diibaratkan seperti Kartu Keluarga (KK), meskipun sistemnya berubah, data yang ada didalamnya tidak akan berubah, karena hal itu merupakan produk hukum yang menjadi dasar sebuah aset.

Baca Juga:  PT KAI Tanjung Karang Belum Tambah Gerbong

Dalam proses pembuatan Grondkaart ini tidak main-main, yang membuatnya ada ahli ukur maupun pejabat yang berwenang dalam proses keabsahan suatu tanah.

Perlu diketahui, dalam perjalanan menuju lokasi acara, awak media diajak berkunjung ke sebuah pantai aset milik PT KAI yang berada di Srengsem Panjang.

Saat di pantai tersebut, Deputi PT KAI divre IV Tanjung Karang Asdo Artriviyanto menjelaskan, aset pelabuhan ini merupakan hasil tukar guling dengan PT Pelindo Panjang pada tahun 1971 lalu. Sebelumnya, aset ini adalah milik Pelindo.

Bangunan yang terdapat di pinggir pantai ini dulunya pernah  berfungsi sebagai lokasi pusat pendidikan dan latihan (Pusdiklat) bagi pegawai PT KAI. Namun sekarang sudah tidak dipergunakan lagi.

Pihaknya berencana akan kembali mengelola aset ini. Lokasi ini direncanakan jadi tempat pengembangan angkutan PT KAI.

PT KAI Tanjung Karang

Posting Terkait