Saat Desyadi Abaikan Keberatan Agung Tentang Uang ke BPK, Musa Zainudin Hingga DPRD

Jika Alat Sensor di Rumdis Agung Terbantahkan Oleh OTT KPK, Dapatkah Dia Dikenakan Sanksi Karena Telah Memberikan Keterangan Bohong?

Memakai masker, Desyadi duduk di hadapan majelis hakim untuk memberikan kesaksian pada persidangan kasus korupsi suap fee proyek di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Senin, 16 Maret 2020.. Foto: Tinus Ristanto/Fajar Sumatera

Bandar Lampung – Terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara menyampaikan keberatannya ke majelis hakim tentang keterangan saksi bernama Desyadi, Plt Kepala BPKAD Lampung Utara di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang Kelas 1A, Senin malam, 30 Maret 2020.

Agung menyampaikan beberapa hal yang dirasanya tidak benar. Pertama, ia menolak memberi perintah untuk memberikan uang sebesar Rp1,5 miliar yang diduga diberikan ke Frenki Harditama oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung. Tujuan pemberian uang itu diduga untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Saya tidak pernah memberi arahan untuk itu. Saya bantah soal uang itu. Saya bilang tertib aset, administrasi dan pembukuan. Tidak ada arahan dari saya untuk bayar Rp1,5 M,” tegas Agung Ilmu Mangkunegara.

Majelis hakim kemudian melemparkan pertanyaan kepada Desyadi, apakah dia ingin merubah kesaksiannya atau tidak tentang aliran uang ke BPK Perwakilan Lampung. “Desyadi, tadi ada keberatan bahwa Agung bantah atau tidak pernah menganjurkan untuk membayar BPK, tapi dia menyarankan tertib administrasi? Apakah anda merubah keterangan?” tanya hakim.

Baca Juga:  17 Orang Profesor Dilatih KPK Menjadi Penyuluh Antikorupsi

“Saya tetap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saya, Yang Mulia,” kata Desyadi kepada Ketua Majelis Hakim, Efiyanto.

Agung yang saat itu berada di Rutan Bandar Lampung Kelas 1A kembali menyampaikan keberatannya. Bupati Lampung Utara non aktif itu membantah keterangan Desyadi menyoal adanya pemberian uang atau paket proyek yang keperluannya untuk oknum DPRD Lampung Utara. “Saya tidak pernah (perintahkan) untuk plotting (paket) ke DPRD atau bayar uang ketuk palu. (Karena) Saya tidak pernah bertemu dengan DPRD atau berbincang,” kata Agung.

Namun lagi-lagi Desyadi tidak mau merubah kesaksiannya yang telah diucapkan di hadapan majelis hakim. Ia tidak menghiraukan keberatan dari Agung dengan mengatakan, “Saya tetap pada keterangan saya di awal”.

Ia kembali menyampaikan keberatan tentang mobil mewah yang diberikan Desyadi ke dirinya dari hasil pungutan fee proyek. Mobil itu diberikan ke Desyadi atas perintah Agung. Saat itu Agung dengan nada tinggi mengatakan bahwa Desyadi adalah orang yang punya kemampuan finansial walau dengan jabatan sebagai kepala bidang (kabid). Landasan Agung berkata demikian, lantaran ia sendiri pernah menjual mobil Alphard miliknya ke Desyadi, dan Desyadi mampu membelinya.

Baca Juga:  Komjak: Jaksa Harus Berani Penjarakan Koruptor Bansos Covid-19 Lampung Timur!

“Dia walaupun kabid, dia mampu beli mobil mewah Yang Mulia. Saya pernah jual Alphard dan LC ke Desyadi. Dia kabid dan dia mampu beli mobil itu,” ucap Agung.

Mendengar hal itu, hakim bertanya kepada Desyadi. “Bahwa saudara mampu membeli mobil mewah terdakwa, kata dia. Keterangan saudara (di awal) bahwa satu mobil yang dijual, mobil Prado, yang lain ngambil dari fee proyek. Keterangan anda disangkal oleh Agung, tetapi Agung beli mobil dan jual ke saudara. Bagaimana?” tanya Efiyanto. “Yang mulia, saya tetap pada keterangan saya,” jawab Desyadi.

Agung lagi-lagi menyampaikan keberatannya. Kali ini menyoal pemberian uang ke bekas Ketua DPW PKB Lampung Musa Zainudin untuk pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Agung, ia sama sekali tidak pernah memberikan perintah kepada Desyadi untuk memberi uang sebagai fee kepada bekas anggota DPR RI tersebut senilai Rp2,5 miliar.

Baca Juga:  Saat Mantan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim Bersaksi, Midi Iswanto Tersenyum Selama 15 Detik

“Pengurusan DAK itu tidak ada yang diurus oleh Musa Zainudin, (bekas) Ketua DPW PKB Lampung. Tidak ada pemberian fee terhadap beliau. Saya tidak pernah beri fee, karena tidak ada urusannya dengan Musa Zainudin di DPR Pusat,” ungkap Agung.

Oleh Desyadi, keberatan Agung ini ditanggapi seperti jawaban yang diucapkan sebelumnya. “Saya tetap pada BAP saya, Yang Mulia,” cetus Desyadi.

Terakhir, Agung membantah bahwa ia pernah menerima uang secara langsung dari Desyadi di Rumah Dinas (Rumdis) Bupati Lampung Utara. Sebab, kata Agung, tidak mungkin ada orang yang mampu membawa uang miliaran rupiah tanpa sepengetahuannya.

“Uang Rp3,5 miliar saya bantah, Yang Mulia. Tidak mungkin bisa lewat bawa uang segitu karena ada sensor dari ajudan saya,” kata Agung. Desyadi hanya berkata, “Saya tetap pada keterangan saya di awal, Yang Mulia”.

Setelah itu, Agung menyampaikan bahwa ia tetap pada keberatannya. Ia memilih tidak lagi memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Desyadi. “Saya tetap pada bantahan saya Yang Mulia. Sementara, cukup Yang Mulia,” cetus Agung. (Ricardo)

Agung Ilmu Mangkunegara KPK

Posting Terkait